Rabu, 27 Mei 2026

Pemprov Jateng Dorong Kajian Obligasi Daerah untuk Pembiayaan Pembangunan

Rabu, 27 Mei 2026 16:28 WIB
Pemprov Jateng Dorong Kajian Obligasi Daerah untuk Pembiayaan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno dalam acara Idola Business Gathering bertema “Mendorong Pembiayaan Pembangunan Melalui Obligasi Daerah” yang digelar di Hotel Grasia, Kota Semarang, Senin (25/5/2026).

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut mengemuka dalam acara Idola Business Gathering bertema "Mendorong Pembiayaan Pembangunan Melalui Obligasi Daerah" yang digelar di Hotel Grasia, Kota Semarang, Senin.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan pembangunan. Namun, penerapannya harus disertai perencanaan yang matang dan perhitungan yang cermat, terutama terkait kemampuan pembayaran cicilan di masa mendatang.

"Sebab, pinjaman daerah itu sebenarnya menarik sumber pendanaan tahun-tahun yang akan datang, untuk digunakan sekarang. Konsekuensinya, pendapatan di masa mendatang akan dipakai untuk membayar cicilan," ujar Sumarno dilansir dari laman Jatengprov.

Menurutnya, pemerintah daerah harus benar-benar memperhitungkan manfaat proyek yang akan dibiayai melalui obligasi daerah, mengingat instrumen tersebut pada dasarnya merupakan skema utang. "Yang harus dihitung betul adalah seberapa besar manfaatnya," imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Madya Direktorat Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Andry Wicaksono, menilai pemerintah daerah perlu serius menentukan proyek yang akan didanai jika ingin menerbitkan obligasi maupun sukuk daerah.

"Kalau mau menerbitkan obligasi atau sukuk daerah, teman-teman di pemda harus serius menentukan proyek apa yang mau didanai," katanya.

Ia menjelaskan, proyek yang didanai obligasi daerah tidak harus selalu berorientasi keuntungan seperti sektor korporasi. Menurutnya, proyek layanan publik yang memberikan dampak ekonomi dan sosial juga layak dibiayai melalui instrumen tersebut.

Andry juga optimistis pasar modal Indonesia mampu menyerap obligasi daerah, seiring meningkatnya jumlah investor pasar modal yang kini mendekati 20 juta investor.

Editor
: Administrator
beritaTerkait
PKK Jateng Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga Lewat Program Kapulaga
Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan
PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting
Forsan Jateng Siapkan Program Pencegahan Kekerasan di Pesantren
161 Tim Mahasiswa Ramaikan Lomba Artikel Populer Program Pemprov Jateng
Jateng Raih Pertumbuhan Ekonomi 5,89 Persen, Program Swasembada Pangan Dipuji OJK
komentar
beritaTerbaru