Kemendikdasmen Perkuat Transparansi dan Daya Tampung dalam SPMB 2026/2027

"SPMB, 'S'-nya sistem, bukan seleksi. Pemerintah pusat hingga daerah wajib memastikan semua anak yang ingin melanjutkan pendidikan memiliki tempat," tegas Gogot dilansir dari laman Kemendikdasmen.

Sebagai upaya mencegah praktik penambahan daya tampung di luar prosedur, Kemendikdasmen akan menerapkan sistem penguncian data di Dapodik setelah juknis dan daya tampung ditetapkan pemerintah daerah.

"Prinsipnya jelas: tertib, transparan, dan akuntabel. Begitu sudah ada tanda tangan juknis dan kami menerima laporannya, langsung kami kunci di Dapodik. Jadi, tidak ada lagi praktik jual beli kursi," katanya.

Di akhir pernyataannya, Gogot menyampaikan pemerintah daerah kini diperbolehkan menambahkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai komponen penilaian pada jalur prestasi, berdampingan dengan nilai rapor tanpa adanya ketentuan baku mengenai bobot nilai.

"Skor TKA maupun prestasi akademik lainnya diserahkan pengaturannya kepada daerah. Kami tidak mematok berapa skor atau bobotnya," pungkasnya. (R)

Kemendikdasmen dan OJK Perkuat Literasi Keuangan Siswa melalui Rumah Pendidikan

Kemendikdasmen Dorong Transformasi Layanan BK di Sekolah

Kemendikdasmen Perluas Akses Pelatihan Guru di Tengah Perkembangan AI

Kemendikdasmen Perkuat Diplomasi Indonesia-Prancis Lewat Bahasa dan Sastra

Kemendikdasmen Fasilitasi 32.828 Guru Lanjut S1/D4 pada 2026

Pembelajaran STEM Dorong Siswa Ciptakan Solusi bagi Persoalan Lingkungan