Pemerintah Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen di Tengah Lonjakan Global

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di tengah lonjakan harga pupuk global yang mencapai lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan dunia.

Dilansir dari laman Kementan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengantisipasi potensi krisis pupuk global sejak awal dengan mendorong kebijakan yang tidak menunggu dampak krisis terjadi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan tersebut merupakan respons cepat pemerintah terhadap ketidakpastian global yang mulai berdampak pada sektor pertanian.

"Presiden sudah membaca situasi dunia yang tidak stabil dan meminta kami mengambil langkah antisipatif agar produksi pangan tetap terjaga," ujar Amran, Sabtu.

Lonjakan harga pupuk dipicu oleh penutupan Selat Hormuz sejak Februari 2026 akibat konflik di Timur Tengah, serta kebijakan China yang menghentikan ekspor pupuk nitrogen. Kondisi ini menyebabkan harga urea dunia melonjak tajam dalam waktu singkat.

Penurunan harga pupuk bersubsidi berlaku untuk berbagai jenis pupuk, seperti urea, NPK, dan ZA yang digunakan petani di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga memangkas 145 regulasi distribusi pupuk melalui Instruksi Presiden guna mempercepat penyaluran dari Kementerian Pertanian ke produsen hingga langsung ke petani.

Distribusi pupuk kini diperkuat melalui sistem berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh sentra pangan telah terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.

Untuk menjaga ketersediaan, pemerintah melakukan diversifikasi sumber pasokan sejak 2025 guna mengurangi ketergantungan pada impor dari wilayah tertentu.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare serta memperluas akses pupuk bagi lebih dari 16 juta petani.

Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Utama, Presiden Prabowo Subianto Targetkan Nilai Tambah untuk Rakyat

Pemerintah Percepat Hilirisasi Perkebunan untuk Perkuat Kemandirian Energi

Swasembada Pangan Tercapai Lebih Cepat, Kementan Pangkas Target dari 4 Tahun Jadi 1 Tahun