KPK Dorong Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Kampus

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pendidikan antikorupsi dan transparansi anggaran di perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Senin.

Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas kepada generasi muda melalui pendidikan yang berkelanjutan.

"Terkait sivitas akademika, KPK melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat telah menjalin berbagai kerja sama dengan perguruan tinggi, baik formal maupun informal," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti pentingnya tata kelola keuangan kampus yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dibahas pula berbagai potensi kerentanan korupsi di lingkungan perguruan tinggi serta langkah-langkah pencegahannya.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyebutkan, pendidikan antikorupsi kini telah memiliki landasan kebijakan yang kuat. Sejak April 2025, pemerintah mewajibkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi.

"Saat ini sekitar 1.800 perguruan tinggi telah menjalankan pendidikan antikorupsi, baik melalui mata kuliah wajib maupun model insersi," kata Ibnu.

KPK juga mengidentifikasi sejumlah area rawan praktik korupsi di kampus, mulai dari pemilihan pimpinan, penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, hingga pengadaan barang dan jasa.

Dalam aspek pembelajaran, potensi penyimpangan yang ditemukan antara lain praktik titip absen, dosen yang tidak menjalankan kewajiban mengajar secara optimal, hingga pertanggungjawaban anggaran penelitian yang belum sepenuhnya akuntabel.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPK mendorong penguatan sistem integritas melalui pengelolaan konflik kepentingan, pengendalian gratifikasi, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) di area rawan.

Ketua Umum ADAKSI Anggun Gunawan menyatakan, audiensi ini dilatarbelakangi masih adanya praktik pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang belum transparan.

Ia berharap pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama konkret antara ADAKSI dan KPK dalam mewujudkan kampus yang bersih dan berintegritas.

KPK pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun ekosistem perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (R)

Pemerintah Dorong Investasi Berkualitas untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

KPK Kawal Pembenahan Tata Kelola ASDP Pascapenindakan

KPK Tekankan Integritas Kepala Daerah untuk Perkuat Kemandirian Daerah

Pertamina Perkuat Ketahanan Energi dan Kembangkan Bisnis Rendah Karbon

KPK Catat 209 Kasus Korupsi BUMN-BUMD, Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

Kemenkes dan CEPI Uji Kesiapan Indonesia Hadapi Ancaman Pandemi Baru