Pendidikan Antikorupsi akan Perkuat Karakter dan Integritas

Jakarta (buseronline.com) - Penguatan karakter melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK) menjadi salah satu strategi yang ditujukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi masyarakat. Harapannya, melalui karakter yang kuat integritas pun akan meningkat sehingga korupsi pun dapat diberantas bersama.

“Kualitas keilmuan saja belum cukup untuk membekali anak-anak Indonesia bersaing secara internasional. Diperlukan karakter pelajar Pancasila, Beriman, Bertakwa, Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Bergotong Royong, Kreatif, Bernalar Kritis, dan Mandiri. Karakter itu identik dengan nilai integritas, maka pendidikan antikorupsi bukan sesuatu yang baru atau tugas tambahan bagi tenaga pendidik,” kata Ketua KPK Nawawi Pomolango pada Rakornas Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jakarta.

Agar pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara lebih luas dan sesegera mungkin, KPK berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga jejaring pendidikan di lingkungan Pemda seluruh Indonesia.

“Sehingga implementasi pendidikan antikorupsi jika dilakukan bersama secara sinergis akan semakin cepat pula memberikan pengaruh pada penguatan karakter antikorupsi dan integritas peserta didik serta seluruh ekosistem pendidikan,” ujarnya.

Sementara, Mendagri RI Tito Karnavian menegaskan bahwa gerakan antikorupsi di Indonesia harus dilakukan menyeluruh. Harapannya, terlahir generasi penerus dengan pemikiran yang lebih visioner dalam menjauhi praktik dan perilaku koruptif.

“Tujuan kita adalah gelombang gerakan antikorupsi di Indonesia besar. Sehingga memiliki dampak mengubah budaya korupsi yang dulu relatif permisif. Kami sendiri melihat strategi pemberantasan korupsi oleh KPK mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan ini sangat tepat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebutkan setidaknya ada empat syarat implementasi pendidikan antikorupsi secara menyeluruh, mulai dari regulasi hingga monitoring dan evaluasi. Meski demikian, KPK menyadari implementasinya belum begitu optimal di tiap daerah.

“Oleh karena itu, KPK menyiapkan perangkat dalam hal ini buku panduan untuk mengimplementasikan PAK yang setidaknya dapat dijadikan standar minimal bagi satuan pendidikan di seluruh daerah. Buku panduan ini tidak dibuat secara terperinci agar satuan pendidikan di seluruh daerah dapat berinovasi terkait pendidikan antikorupsi,” terangnya.

Dalam kegiatan ini, secara simbolis Ketua KPK memberikan buku panduan implementasi PAK kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar, yang diikuti pemberian buku panduan dari Tito Karnavian kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ke depannya, buku panduan implementasi PAK ini dapat digunakan Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia.

Rakornas Implementasi PAK di lingkungan Pemda tersebut berlangsung secara luring dan daring. Selain Ketua KPK, pejabat struktural KPK, serta Mendagri dan jajarannya, kegiatan diikuti para pejabat pemerintah daerah maupun satuan pendidik di seluruh Indonesia. (R)

Presiden Prabowo Temui Warga Relokasi Senen, Pesan Jaga Kebersihan Hunian Baru

Polri Perkuat Layanan 110, Target Respons Panggilan 10 Detik

Diskominfo Medan Dorong Pembentukan PPID di UPT SMP Negeri

Polri Tegaskan Komitmen Jaga Ruang Publik Tetap Aman dan Nyaman

Pemkab Bekasi Targetkan Kuota Banpin Naik Jadi 200 Mahasiswa

KPK Tahan Pejabat Bea Cukai, Diduga Terima Setoran Rp3,25 Miliar