Kemendikdasmen Tegaskan Kesetaraan Pendidikan bagi Siswa Sekolah Negeri dan Swasta

Surabaya (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh peserta didik di Indonesia memperoleh hak, fasilitas, dan kualitas pendidikan yang setara, tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq dalam forum koordinasi daerah di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, ia mengangkat tema "Mencari Ekuilibrium Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional" yang menyoroti pentingnya keseimbangan peran antara negara dan sekolah swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Fajar, sekolah swasta memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sejak sebelum Indonesia merdeka.

Oleh karena itu, dalam usulan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas bersama DPR RI, Kemendikdasmen mendorong perubahan paradigma dengan menempatkan sekolah swasta sebagai mitra strategis yang sejajar dengan negara.

"Kelompok masyarakat tidak lagi hanya dianggap sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi sebagai mitra strategis yang setara dengan negara dalam membangun pendidikan nasional," ujar Fajar.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru ASN PPPK untuk kembali mengajar di sekolah swasta asal mereka. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kualitas pembelajaran dan mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah swasta.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap anak tetap memperoleh akses pendidikan meskipun tidak diterima di sekolah negeri.

"Kami juga menyediakan beasiswa untuk siswa yang bersekolah di swasta dengan kuota sekitar 79 ribu kursi. Tujuannya agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan yang layak," ungkap Emil.

Selain program beasiswa, Emil menjelaskan bahwa penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi dinilai lebih objektif dan adil. Sistem ini memungkinkan seleksi berdasarkan kompetensi siswa sekaligus mengurangi potensi kecurangan administrasi.

Sementara itu, Kemendikdasmen juga terus menjalankan program revitalisasi sekolah melalui mekanisme swakelola. Dalam program tersebut, sekolah diberi kewenangan mengelola anggaran pembangunan dengan melibatkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Hasilnya, lebih dari 16.000 satuan pendidikan berhasil direvitalisasi, melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 10.000 sekolah.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kemendikdasmen berharap tata kelola pendidikan nasional semakin berkeadilan dan berorientasi pada pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Fajar menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri maupun swasta demi terwujudnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (R)

Kemendikdasmen Gelar Sosialisasi EKKA 2026 untuk Siapkan Talenta AI Muda

Pendidikan Seni Sejak Dini Dinilai Penting untuk Tumbuh Kembang Anak

Kemendikdasmen Perkuat Kolaborasi Regional untuk Pendidikan Inklusif dan Berbasis Bukti

Dua Inovasi Digital Kemendikdasmen Raih Pengakuan Dunia di WSIS Prizes 2026

Kemendikdasmen Paparkan Keberhasilan Transformasi Digital PAUD di Forum Internasional CPRN 2026

Kemendikdasmen Perkuat Pelindungan Anak di Ruang Digital melalui Literasi dan Edukasi Keamanan Siber