Kemendikdasmen Gelar Komitmen Bersama SPMB Ramah 2026/2027, Tekankan Akses Pendidikan Tanpa Diskriminasi

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027 di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis.

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, kegiatan ini menjadi langkah nasional untuk memperkuat tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar lebih transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan bebas diskriminasi.

Program SPMB Ramah menegaskan bahwa proses penerimaan murid baru bukan hanya agenda administratif tahunan, melainkan bagian penting dari layanan publik pendidikan yang menjamin hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan bermutu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa SPMB harus menjadi instrumen pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ia menekankan pentingnya prinsip transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam setiap tahapan penerimaan murid baru.

"SPMB bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia," ujarnya.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB sebelumnya menunjukkan hasil positif.

Berdasarkan survei Katadata Insight Center 2025, mayoritas responden menilai SPMB membantu pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan transparansi dan mengurangi dominasi sekolah favorit.

Hingga saat ini, sebanyak 476 pemerintah daerah telah menetapkan petunjuk teknis (juknis) SPMB, terdiri dari 451 kabupaten/kota dan 25 provinsi.

Sejumlah daerah juga telah memulai proses pendaftaran, termasuk Sumut, Palembang, Pamekasan, dan Solok. Selain itu, 135 daerah telah melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB.

Dari jumlah tersebut, 92 daerah memberikan dukungan operasional kepada sekolah swasta, sementara 43 daerah lainnya memberikan bantuan langsung kepada peserta didik melalui beasiswa atau skema sekolah gratis bagi siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Penandatanganan komitmen ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, serta organisasi terkait pendidikan.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat pengawasan agar pelaksanaan SPMB 2026/2027 berjalan sesuai regulasi dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan. (R)

KPK Soroti Risiko Korupsi SPMB 2026/2027, Tekankan Penguatan Integritas Pendidikan

Pemprov Jabar Pastikan Siswa Kurang Mampu Tetap Bisa Sekolah pada SPMB 2026

Pemerintah Bangun 1.008 Ruang Praktik Siswa untuk Perkuat Pendidikan Vokasi

Kemendikdasmen Dorong Budaya Literasi Anak lewat Lokakarya Membaca Nyaring

Kemendikdasmen, Kemendagri dan KPK Luncurkan Panduan Pendidikan Antikorupsi 2026

Pemko Bandung Matangkan SPMB 2026/2027, Farhan Tekankan Keadilan dan Transparansi