Minggu, 10 Mei 2026

Wamenkes Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Syariah yang Holistik

Minggu, 10 Mei 2026 15:00 WIB
Wamenkes Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Syariah yang Holistik
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono saat membuka 6th International Islamic Healthcare Conference and Expo yang diselenggarakan oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia di Tangerang, Rabu (6/5/2026).

Tangerang (buseronline.com) - Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan syariah yang tidak hanya unggul dalam aspek medis dan teknologi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dante saat membuka 6th International Islamic Healthcare Conference and Expo yang diselenggarakan oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia di Tangerang, Rabu.

Menurut Dante, masyarakat yang sedang sakit tidak hanya membutuhkan pengobatan dan tindakan medis, tetapi juga rasa tenang, penghormatan, serta keyakinan bahwa pelayanan yang diterima sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.

"Bagi masyarakat Indonesia, hal ini bukan sekadar kenyamanan tambahan, melainkan kebutuhan spiritual yang fundamental," ujar Dante dilansir dari laman Kemkes.

Ia menjelaskan bahwa nilai spiritualitas merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, konsep rumah sakit syariah dinilai relevan untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang lebih holistik, humanis, dan berkeadilan.

Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai sekitar 87 persen, Indonesia disebut memiliki peluang besar menjadi destinasi utama layanan kesehatan halal, baik bagi pasien domestik maupun internasional. "Potensi ini menuntut kesiapan kita dalam menyediakan layanan kesehatan syariah secara holistik," katanya.

Dante juga mengapresiasi perkembangan rumah sakit syariah di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 24 rumah sakit telah memperoleh sertifikasi syariah dengan sebaran di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti komitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip agama ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan ekosistem produk halal di sektor kesehatan. Hingga 2026, tercatat sekitar 44 ribu produk farmasi telah mengantongi sertifikat halal.

Untuk mendukung penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Kesehatan terus menjalin kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta industri farmasi.

"Kami ingin memastikan bahwa prinsip halalan thayyiban benar-benar terpenuhi di seluruh tingkat pelayanan kesehatan," ucapnya.

Konferensi yang mengusung tema "From Certification to Collaboration" itu dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem layanan kesehatan syariah nasional.

Dante berharap forum tersebut mampu menghasilkan komitmen konkret guna mendukung terwujudnya sistem kesehatan Indonesia yang lebih holistik, inklusif, dan bermartabat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis menyatakan bahwa sertifikasi syariah di sektor kesehatan bersifat universal dan dapat diterapkan di seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta.

Menurut Cholil, rumah sakit syariah menghadirkan standar layanan berbasis nilai-nilai syariah, mulai dari aspek kebersihan, kehalalan produk, hingga sistem keuangan syariah yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ia menambahkan, seluruh aspek layanan kesehatan harus dipastikan memenuhi prinsip halal, termasuk obat-obatan, alat kesehatan, kapsul, hingga bahan suntikan, disertai pelayanan yang mengedepankan kenyamanan dan ketenangan pasien. (R)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Kemenkes Benahi Total Program Internsip Dokter
Pemerintah Genjot Penanganan TB di Papua Lewat Skrining dan Perbaikan Hunian
Kemenkes Dorong Siswa Jadi “First Aider” Kesehatan Mental Lewat Bedah Buku
Kasus Kebutaan Katarak Capai 650 Ribu, Pemerintah Perkuat Layanan Operasi Gratis
Wamenkes Dorong Percepatan Program Penanggulangan TB, Target Eliminasi 2030 Dikejar
Komunikasi Publik Jadi Tantangan Utama Program Imunisasi Nasional
komentar
beritaTerbaru