KPK dan Kemensos Perkuat Pengawasan Sekolah Rakyat untuk Cegah Korupsi

Selain memastikan anggaran terserap dengan baik, pengawasan juga diperlukan agar barang yang diterima masyarakat memiliki spesifikasi layak, berkualitas, dan tepat sasaran.

Meski demikian, Saifullah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses PBJ di lingkungan Kemensos. Karena itu, ia mendorong agar pengadaan yang berjalan mendapat dukungan dan pengawasan dari kementerian maupun lembaga dengan standar integritas yang kuat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak memberikan perhatian khusus terhadap kualitas barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat. "Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan," ujar Ibnu.

Ke depan, KPK membuka ruang sinergi lanjutan dengan Kemensos, termasuk penguatan sumber daya manusia, pengawasan, dan integritas dalam pelaksanaan program sosial pemerintah.

KPK menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar program strategis nasional dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (R)

Sekolah Rakyat Permanen di Sukoharjo Siap Beroperasi, Tampung 1.080 Siswa

KPK Tahan Bupati Kuansing dalam Kasus Dugaan Suap Jabatan Sekda

KPK Serahkan Aset Rampasan Rp4,2 Miliar kepada KPU dan Polri

KPK Gandeng Danantara Perkuat Pengamanan Investasi Negara Lewat Tiga Pilar Pencegahan Korupsi

KPK Dorong APIP Perkuat Pengawasan Belanja Hibah di Jawa Tengah

KPK Raup Rp39,81 Miliar dari Lelang Barang Rampasan Korupsi