KPK dan Kemensos Perkuat Pengawasan Sekolah Rakyat untuk Cegah Korupsi

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi pengawasan guna memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Dilansir dari laman KPK, komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara KPK dan Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat. Dalam pertemuan itu, kedua lembaga sepakat memperkuat pendampingan sejak tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam setiap proses pengadaan untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga kualitas barang serta dampak yang diterima masyarakat. "Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apa pun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif," ujar Setyo.

Melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK diketahui telah melakukan kajian terhadap berbagai program Kemensos sejak April 2026. Langkah tersebut dilakukan guna mendeteksi potensi risiko korupsi sejak awal, termasuk mengklarifikasi informasi terkait harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi perhatian publik.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka yang beredar di masyarakat merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil.

Ia menegaskan Kemensos berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan program strategis pemerintah dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari KPK.

"Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi," kata Saifullah.

KPK menilai pendekatan pencegahan melalui pengawasan sejak tahap awal menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas belanja negara.

Selain memastikan anggaran terserap dengan baik, pengawasan juga diperlukan agar barang yang diterima masyarakat memiliki spesifikasi layak, berkualitas, dan tepat sasaran.

Meski demikian, Saifullah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses PBJ di lingkungan Kemensos. Karena itu, ia mendorong agar pengadaan yang berjalan mendapat dukungan dan pengawasan dari kementerian maupun lembaga dengan standar integritas yang kuat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak memberikan perhatian khusus terhadap kualitas barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat. "Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan," ujar Ibnu.

Ke depan, KPK membuka ruang sinergi lanjutan dengan Kemensos, termasuk penguatan sumber daya manusia, pengawasan, dan integritas dalam pelaksanaan program sosial pemerintah.

KPK menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar program strategis nasional dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (R)

Sekolah Rakyat Permanen di Sukoharjo Siap Beroperasi, Tampung 1.080 Siswa

KPK Tahan Bupati Kuansing dalam Kasus Dugaan Suap Jabatan Sekda

KPK Serahkan Aset Rampasan Rp4,2 Miliar kepada KPU dan Polri

KPK Gandeng Danantara Perkuat Pengamanan Investasi Negara Lewat Tiga Pilar Pencegahan Korupsi

KPK Dorong APIP Perkuat Pengawasan Belanja Hibah di Jawa Tengah

KPK Raup Rp39,81 Miliar dari Lelang Barang Rampasan Korupsi