KPK Serahkan Aset Rampasan Rp3,52 Miliar ke Lemhannas untuk Optimalkan Pemanfaatan Negara

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam pendekatan penegakan hukum berbasis pemulihan aset (asset recovery) dengan menyerahkan barang rampasan negara senilai Rp3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Dilansir dari laman KPK, penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah, sebagai upaya memastikan aset hasil tindak pidana korupsi tidak terbengkalai serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan optimalisasi barang rampasan menjadi bagian penting dalam memperkuat efek jera dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.

Baca Juga: KPK: Seperempat Perkara Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

"Barang rampasan hasil penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk kepentingan negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme transparan dan berorientasi nilai guna," ujar Fitroh dalam acara serah terima di Gedung Asta Gatra Lemhannas, Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, pendekatan ini juga menegaskan pemisahan fungsi antara eksekusi hukum oleh KPK dan pengelolaan barang milik negara oleh instansi terkait, sehingga masing-masing lembaga dapat fokus pada mandatnya.

Dalam kegiatan tersebut, KPK menyerahkan dua unit apartemen yang berlokasi di kawasan strategis Jakarta Selatan. Total nilai aset mencapai Rp3.526.205.000, terdiri atas, apartemen seluas 150 meter persegi di kawasan Senayan senilai sekitar Rp2,10 miliar. Apartemen seluas 92 meter persegi di FX Residence senilai sekitar Rp1,42 miliar.

Aset tersebut merupakan barang rampasan dari perkara korupsi dengan terpidana Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin, berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tipikor Surabaya.

Baca Juga: KPK Ungkap Pola Korupsi Berbasis "Circle", Libatkan Keluarga hingga Kolega Politik

Penyerahan dilakukan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta tentang penetapan status penggunaan barang milik negara.

Gubernur Lemhannas, TB Ace Hasan Syadzily, menilai pemanfaatan aset rampasan memiliki nilai strategis yang melampaui aspek administratif.

"Aset rampasan negara tidak hanya simbol penegakan hukum, tetapi juga instrumen strategis untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia berkarakter dan berintegritas," ujarnya.

Ia memastikan Lemhannas akan mengelola aset tersebut secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk untuk mendukung program pendidikan kepemimpinan nasional.

KPK menegaskan bahwa pengelolaan aktif terhadap barang rampasan merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan aset sekaligus menjaga nilai ekonominya. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aset juga dapat mengurangi beban biaya pemeliharaan negara.

Melalui pendekatan ini, pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan pemanfaatan aset secara berkelanjutan bagi kepentingan publik. (R)

KPK dan Pemprov Sulut Perkuat Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi

KPK Tahan Eks Pejabat Pajak, Diduga Terima Gratifikasi Rp20,7 Miliar

HUT ke-81 RI, KPK Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Integritas dan Lawan Korupsi

KPK Ungkap Strategi Kampanye Antikorupsi yang Kreatif dan Berdampak

KPK Ungkap 8 Titik Rawan Korupsi Dana Hibah di Kalimantan

KPK Dorong ATR/BPN Perkuat Integritas untuk Tutup Celah Korupsi