KPK Tekankan Penguatan Integritas Pimpinan BRIN di Tengah Risiko Korupsi Sektor Riset

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya penguatan integritas di kalangan pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Badan Riset dan Inovasi Nasional), seiring meningkatnya kompleksitas risiko korupsi di sektor riset dan inovasi nasional.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Pimpinan BRIN Berintegritas (PAKU Integritas BRIN) yang digelar di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Kamis.

KPK menyoroti bahwa besarnya kewenangan dan diskresi dalam sektor riset berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada kerugian negara.

Baca Juga: KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp3,88 Mi ke Kementerian PU untuk Proyek Jalan Tol

Peringatan ini juga diperkuat dengan penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BRIN dari 82,29 pada 2025 menjadi 74,32 pada 2026, yang menempatkan lembaga tersebut dalam kategori waspada.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa integritas pimpinan merupakan faktor kunci dalam menjaga kredibilitas lembaga riset.

Ia menyebut pencegahan korupsi di BRIN sebagai investasi tata kelola jangka panjang yang jauh lebih penting dibanding sekadar kepatuhan administratif.

"Di institusi yang berbasis riset seperti BRIN, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi pondasi kredibilitas ilmu pengetahuan," ujarnya dilansir dari laman KPK.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan dan Hilirisasi Pertanian, Kementan Gandeng Kemendiktisaintek dan BRIN Perkuat Riset

Ia juga menyoroti masih adanya budaya yang menormalisasi pelanggaran kecil di lingkungan birokrasi, sehingga mendorong pimpinan BRIN untuk menjadi teladan dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian menekankan bahwa integritas menjadi tantangan nyata dalam praktik, terutama ketika terdapat peluang untuk menyimpang.

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar

KPK Soroti Praktik Pungli dan Gratifikasi dalam Penerimaan Murid Baru

KPK Lelang 108 Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar, Masyarakat Bisa Ikut Open Bidding

KPK: Gratifikasi Ancam Integritas, Kesadaran Antikorupsi Harus Diperkuat

KPK Tanamkan Budaya Antikorupsi kepada Pelajar Lewat ACFFEST

KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi dalam SPMB 2026