KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp3,88 M ke Kementerian PU untuk Proyek Jalan Tol

Sleman (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp3,88 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Balai Teknik Sabo PUPR, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Dilansir dari laman KPK, penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) karena aset tersebut berada dalam kawasan proyek strategis nasional pembangunan jalan tol.

Jaksa Penuntut Umum pada Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Feby Dwiyandospensy menjelaskan bahwa aset berupa tanah tersebut telah terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur jalan tol, termasuk sebagai akses keluar Jalan Tol Yogyakarta-Kulonprogo.

Baca Juga: KPK Perkuat Pencegahan Korupsi, Evaluasi Tata Kelola Pemko Salatiga

Kondisi serupa juga terjadi pada aset di ruas Probolinggo-Banyuwangi sehingga tidak dapat dilelang dan dialihkan untuk kepentingan pemerintah. Sebelumnya, aset tersebut sempat diajukan untuk dilelang oleh KPK.

Namun, proses tersebut dibatalkan oleh KPKNL Yogyakarta karena adanya blokir dari Kementerian PU yang menyatakan bahwa lokasi tanah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status tersebut, aset tidak dapat diperjualbelikan dan harus digunakan untuk kepentingan negara.

Aset yang diserahkan berasal dari perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021, inisial TSS, serta perkara korupsi mantan Bupati Probolinggo inisial PTS bersama suaminya inisial HA, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI.

Baca Juga: KPK Tekankan Peran Strategis Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi

Untuk aset milik TSS, terdapat tiga bidang tanah di Kabupaten Sleman dengan total nilai sekitar Rp3,42 miliar. Sementara aset milik PTS dan HA berupa satu bidang tanah di Kabupaten Probolinggo senilai sekitar Rp465 juta. Kasus tersebut sebelumnya telah diusut KPK.

TSS diduga melakukan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan meminta fee proyek, sementara PTS dan HA terjerat operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo.

Dengan penyerahan ini, KPK menegaskan bahwa aset rampasan yang telah masuk dalam kawasan proyek pemerintah akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. (R)

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar

KPK Soroti Praktik Pungli dan Gratifikasi dalam Penerimaan Murid Baru

KPK Lelang 108 Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar, Masyarakat Bisa Ikut Open Bidding

KPK: Gratifikasi Ancam Integritas, Kesadaran Antikorupsi Harus Diperkuat

KPK Tanamkan Budaya Antikorupsi kepada Pelajar Lewat ACFFEST

KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi dalam SPMB 2026