KPK Perkuat Budaya Antikorupsi Melalui Peran Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas gerakan pemberantasan korupsi berbasis partisipasi masyarakat melalui penguatan peran Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API).

Dilansir dari laman KPK, langkah ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan membangun budaya antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Cahya H Harefa mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum.

Menurutnya, KPK menerapkan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Pendidikan antikorupsi bertujuan membangun kesadaran dari dalam diri setiap individu agar tidak melakukan korupsi, meski memiliki kesempatan. Integritas harus tumbuh dari hati dan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari," ujar Cahya dalam Dialog Palembang Siang bertema Menguatkan Budaya Antikorupsi Melalui Peran Penyuluh Antikorupsi yang disiarkan RRI Pro 1 Palembang, Selasa.

Cahya menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan.

Karena itu, KPK terus mendorong masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan, untuk mengambil peran sebagai Penyuluh Antikorupsi maupun Ahli Pembangun Integritas.

Dalam dialog tersebut, Wakil Ketua Forum Aliansi Master Penyuluh Ranah Antikorupsi (AMPERA) Sumatera Selatan Riznandi menjelaskan bahwa PAKSI dan API merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, masih banyak praktik korupsi yang dianggap lumrah, seperti pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi. "Masih banyak masyarakat yang belum memahami batasan gratifikasi. Contohnya pemberian kepada guru yang perlu dipahami aturan dan ketentuannya agar tidak menjadi pelanggaran," kata Riznandi.

Ia menyebut Forum AMPERA Sumatera Selatan saat ini memiliki 58 anggota dari berbagai profesi yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Para anggota secara aktif memberikan edukasi antikorupsi di sekolah, perkantoran, hingga komunitas masyarakat melalui berbagai metode, seperti mendongeng, pemutaran film, dan diskusi interaktif.

Sementara itu, Auditor Ahli Madya Inspektorat Provivsi Sumatera Selatan, Alphonsyah Putera, menilai PAKSI menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp15,68 Miliar kepada Tiga Kementerian

KPK Hibahkan Aset Rampasan Rp3,6 Miliar ke Pemkot Bekasi untuk Atasi Banjir

KPK Pastikan Barang Rampasan Tak Laku Lelang Tetap Bisa Dimanfaatkan

KPK Perkuat Jejaring Guru Penggerak Integritas Lewat SATRIA 2026

Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026 Capai 67,49 Persen

KPK Dorong Penguatan PAKSI-API di Sumatera Barat