Aceh (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan bencana dan pemulihan pascabencana di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu. Presiden menekankan agar seluruh pejabat melihat musibah dari perspektif yang lebih luas, bukan hanya sebagai peristiwa lokal semata, tetapi sebagai ujian bagi bangsa dan negara.
“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menekankan bahwa setiap kemampuan dan sumber daya harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk menegakkan prinsip transparansi, menghindari penyelewengan, serta menolak segala bentuk korupsi.
“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” tegas Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan agar setiap proyek dan program yang berada di bawah tanggung jawab pejabat dijalankan secara jujur, profesional, dan akuntabel. Tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat akibat bencana.
“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” kata Presiden Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk mendokumentasikan, menindaklanjuti, dan melaporkan setiap indikasi kecurangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum, kolaborasi antarinstansi, dan pengawasan ketat menjadi kunci untuk memastikan bantuan dan sumber daya bencana sampai tepat sasaran.
“Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tutup Presiden Prabowo.
Arahan ini menjadi pengingat tegas bagi seluruh pejabat pemerintah dan aparat terkait bahwa penanganan bencana bukan hanya soal penyelamatan dan pemulihan, tetapi juga ujian integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. (P3)
beritaTerkait
komentar