Bareskrim Sita Ratusan Dokumen Palsu, Kades dan Sekdes Kohod Resmi Tersangka

Tangerang (buseronline.com) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, inisial A, sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Dilansir dari laman Humas Polri, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa selain A, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni UK yang menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE yang berperan sebagai penerima kuasa.

“Saudara A selaku Kades Kohod resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,” ujar Djuhandhani dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Menurut Djuhandhani, para tersangka diduga bersama-sama melakukan pemalsuan berbagai dokumen pertanahan, termasuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, serta surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod.

Pemalsuan ini dilakukan sejak Desember 2023 hingga November 2024. Para tersangka seolah-olah mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Akibatnya, terbitlah 260 sertifikat hak milik (SHM) atas nama warga Kohod. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara, Selasa (17/2/2025).

Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah menyita 263 warkat yang dikirim ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan keabsahannya.

Selain itu, dalam penggeledahan di beberapa lokasi, Senin (10/2/2025), penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod, serta berbagai peralatan lain yang diduga digunakan dalam pemalsuan dokumen tanah.

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap lebih banyak fakta terkait penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM di Desa Kohod. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam praktik ilegal ini. (R)

Presiden Prabowo Resmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Perkuat Layanan Kesehatan di Daerah

Presiden Prabowo Disambut Antusias Warga Saat Kunjungan Kerja ke Pesisir Barat Lampung

Gerakan Sekolah ASRI dan Penanaman Mangrove Perkuat Karakter Peduli Lingkungan

Polri Siapkan Posko Khusus untuk Permudah Pengurusan Dokumen Korban Kebakaran Kemayoran

Polri dan PLN Perkuat Pengamanan Jantung Kelistrikan Jateng-DIY Melalui Bintek Sistem Manajemen Pengamanan

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar