KPK dan Delegasi Nigeria Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Korupsi untuk Jaga Keamanan Nasional

Selain itu, hasil SPI 2025 mencatat indeks sebesar 72,53 dengan melibatkan 107 kementerian dan lembaga, 546 pemerintah daerah, serta empat badan usaha milik negara (BUMN). Hasil survei tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan rencana aksi pencegahan korupsi.

KPK juga memperkuat pendidikan antikorupsi melalui berbagai program yang menyasar pelajar, mahasiswa, partai politik, komunitas, dan sektor swasta. Salah satu program unggulannya adalah Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST), yang memanfaatkan film sebagai media untuk menanamkan nilai integritas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

Dalam kerja sama internasional, KPK aktif menjalin kemitraan dengan lembaga antikorupsi dan organisasi internasional melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, pemulihan aset, serta dukungan investigasi lintas negara.

KPK juga berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, di antaranya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), ASEAN Parties Against Corruption, GlobE Network, G20 Anti-Corruption Working Group, dan APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group.

Melalui kunjungan tersebut, KPK dan NISS Nigeria diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengalaman serta membangun kolaborasi dalam menghadapi korupsi lintas negara. Kerja sama ini sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. (R)

KPK Serahkan Dua Bidang Tanah Senilai Rp250 Juta untuk Dukung Pelayanan ATR/BPN Labuhanbatu

KPK Perkuat Gerakan Antikorupsi di Aceh dan Bengkulu, Sasar Keluarga hingga Generasi Muda

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara

Skor SPI Klaten 73,97, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi Rp9,65 Miliar ke Pemprov DKI, Bakal Jadi Pos Damkar

KPK Soroti Politik Uang dan Biaya Politik Tinggi, Dorong Pembenahan Tata Kelola Partai