KPK Serahkan Dua Bidang Tanah Senilai Rp250 Juta untuk Dukung Pelayanan ATR/BPN Labuhanbatu

"Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari upaya penegakan hukum yang dilakukan negara," katanya.

KPK menjelaskan, pengelolaan barang rampasan negara merupakan bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi. Selain melalui lelang dan hibah, mekanisme PSP menjadi salah satu cara untuk memastikan aset negara dapat dimanfaatkan secara langsung oleh kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Melalui pemanfaatan kedua bidang tanah tersebut, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan administrasi pertanahan, khususnya pelayanan hak atas tanah bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

Langkah ini sekaligus menegaskan upaya KPK untuk mengoptimalkan aset hasil penegakan hukum agar tidak hanya menjadi barang rampasan negara, tetapi juga dapat digunakan kembali untuk mendukung pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. (R)

KPK Perkuat Gerakan Antikorupsi di Aceh dan Bengkulu, Sasar Keluarga hingga Generasi Muda

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara

Skor SPI Klaten 73,97, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi Rp9,65 Miliar ke Pemprov DKI, Bakal Jadi Pos Damkar

KPK Soroti Politik Uang dan Biaya Politik Tinggi, Dorong Pembenahan Tata Kelola Partai

KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi bagi Calon Advokat, 600 Peserta Ikuti PKPA 2026