KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi bagi Calon Advokat, 600 Peserta Ikuti PKPA 2026

Menurut Harris, kemampuan memahami hukum harus diimbangi dengan etika, independensi, dan tanggung jawab agar advokat dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

"PKPA menjadi tahapan strategis untuk menyiapkan lulusan hukum yang kompeten dan profesional sebelum memasuki dunia advokasi. Kolaborasi antara organisasi advokat dan perguruan tinggi diharapkan mampu memperkuat kualitas calon advokat, baik dari sisi keilmuan maupun karakter," kata Harris.

Harris menambahkan, kolaborasi KPK dan perguruan tinggi dalam pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membekali calon advokat dengan pemahaman mengenai dampak korupsi, termasuk pentingnya pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Penguatan integritas dan kepatuhan profesi tersebut juga dinilai relevan dalam menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) pada 2029.

Kesiapan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai profesi terkait untuk memperkuat efektivitas rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

Dengan melibatkan 600 peserta dari berbagai daerah, PKPA Profesional Angkatan I Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas penanaman nilai integritas di kalangan calon advokat.

Pendidikan profesi yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan advokat yang kompeten, beretika, dan bertanggung jawab dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. (R)

KPK Perluas Pembelajaran Antikorupsi bagi ASN, Sasar 6,8 Juta Pegawai hingga 2029

KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Pengadaan Capai Rp148 Miliar

KPK Dorong Akademisi Aktif Cegah Korupsi Sumber Daya Alam

KPK Bekali 110 Calon Pemimpin Nasional dengan Pendidikan Antikorupsi

KPK dan Imigrasi Pulangkan Warga Thailand Buronan Interpol Terkait Dugaan Suap US$300 Ribu

KPK-Lemhannas Perkuat Integritas Calon Pemimpin Nasional