Kakorlantas Polri Tegaskan Pungli Ditindak Tegas, Personel Terbukti Melanggar Dicopot dari Tugas

Jakarta (buseronline.com) - Kakorlantas Polri Brigjen Pol Dr Aries Syahbudin SIK SH MHum menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan personel kepolisian.

Dilansir dari laman Humas Polri, personel yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas, termasuk pencopotan dari tugas atau jabatan pada hari yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan Commander's Wish kepada para Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting, pada 15 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Kakorlantas juga menekankan bahwa setiap pengaduan masyarakat (dumas) wajib ditindaklanjuti sesuai standar operasional prosedur (SOP) secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepolisian, tidak boleh dibiarkan. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara serius, objektif, dan melalui mekanisme yang berlaku.

Arahan tersebut sejalan dengan Commander's Wish Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto yang mengusung tagline "Polisi Bersama Masyarakat". Semangat ini menjadi landasan untuk memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang bersih, profesional, humanis, dan bebas dari praktik pungli.

Selain menekankan penegakan disiplin, Kakorlantas menginstruksikan seluruh jajaran lalu lintas untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas pada pagi hari, khususnya di titik rawan kemacetan, persimpangan, kawasan sekolah, dan jalur utama.

Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, mencegah potensi kecelakaan, serta memberikan pelayanan yang responsif dan humanis kepada para pengguna jalan.

Dalam pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan penindakan pelanggaran lalu lintas, seluruh jajaran juga diminta memastikan persyaratan, prosedur, serta biaya resmi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Pengawasan di loket pelayanan harus diperkuat untuk mencegah praktik percaloan. Seluruh pembayaran wajib dilakukan melalui mekanisme resmi dan disertai bukti pembayaran yang sah.

Kakorlantas turut menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala. Para Dirlantas Polda dan Kasatlantas diminta memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai SOP, memantau kehadiran personel, serta mengevaluasi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Setiap kegiatan, kendala, dan tindak lanjut juga harus didokumentasikan dengan baik sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Melalui arahan tersebut, seluruh jajaran lalu lintas diharapkan semakin meningkatkan integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Penanganan pengaduan yang sesuai prosedur, penindakan tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Tagline "Polisi Bersama Masyarakat" pun ditegaskan sebagai komitmen Korlantas Polri untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (R)

Brigjen Aries Syahbudin Resmi Jabat Kakorlantas Polri, Lanjutkan Agenda Strategis Keselamatan Lalu Lintas

Kakorlantas Polri Dorong Sinergi Regulasi dan Penegakan Hukum Wujudkan Zero ODOL di Kalsel

Kakorlantas Polri: Keselamatan Lalu Lintas Merupakan Investasi Terbesar Bangsa

Kakorlantas Polri Tekankan Keselamatan Logistik dan Target Zero ODOL 2027 di Munas Aptrindo

Kakorlantas Polri Tekankan Profesionalisme dan Digitalisasi Pelayanan kepada Personel