KPK Ungkap 8 Titik Rawan Korupsi Dana Hibah di Kalimantan

KPK menegaskan capaian MCSP bukan sekadar angka pengukuran. Lembaga antirasuah tersebut juga melakukan verifikasi dan validasi langsung ke lapangan untuk memastikan rekomendasi pencegahan benar-benar dilaksanakan.

Ely menyebut KPK telah turun langsung ke Singkawang dan Banjarbaru untuk memeriksa kondisi di lapangan serta menguji tindak lanjut rekomendasi pencegahan.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menegaskan pengawasan PBJ tidak boleh hanya dilakukan pada tahap akhir.

Menurutnya, pengawasan harus berlangsung sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan. Pengawasan dapat dilakukan melalui audit, reviu, pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, pemerintah daerah perlu membuka ruang pengaduan melalui whistleblowing system agar dugaan penyimpangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, mengatakan sinergi tersebut bertujuan membangun pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan akuntabel.

KPK berharap hasil pemetaan risiko tersebut tidak berhenti pada pertemuan koordinasi, tetapi ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan memperkuat pengawasan serta menjalankan rekomendasi pencegahan secara konkret. (R)

KPK Dorong ATR/BPN Perkuat Integritas untuk Tutup Celah Korupsi

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp24,3 Miliar Kepada Kementerian Pertahanan

KPK dan MA Perkuat Integritas Aparatur Peradilan, 33 Hakim Pernah Terjerat Korupsi

KPK-Pertamina Perkuat Pengawasan Internal, 108 Personel Dibekali Kompetensi Antikorupsi

KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi di Sumba Timur Lewat JNBA 2026

Jateng-Kaltim Sepakati Kerja Sama Lintas Sektor, Potensi Ekonomi Tembus Rp20,2 Triliun