KPK Dorong Pemko Singkawang Perkuat Tata Kelola untuk Cegah Korupsi

"Jangan sampai kepala daerah hanya seperti menandatangani cek kosong, di mana anggarannya tersedia tetapi penerimanya tidak jelas," tegasnya.

Di sektor pengadaan barang dan jasa, KPK mendorong peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, penguatan pengendalian internal, penggunaan penyedia yang kompeten, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

APIP dan Inspektorat Daerah juga diminta memperkuat fungsi pengawasan dan audit terhadap berbagai indikator risiko korupsi.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui perbaikan sistem serta digitalisasi layanan publik.

"Tujuan Singkawang ke depan menjadi smart city, yang seluruhnya akan dilakukan melalui sistem, termasuk digitalisasi pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Meski demikian, Chui Mie mengakui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama satu bulan.

KPK menyambut baik komitmen tersebut dan meminta seluruh rekomendasi hasil rapat segera ditindaklanjuti dalam waktu tiga bulan. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalkan risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. (R)

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp15,68 Miliar kepada Tiga Kementerian

KPK Hibahkan Aset Rampasan Rp3,6 Miliar ke Pemkot Bekasi untuk Atasi Banjir

KPK Pastikan Barang Rampasan Tak Laku Lelang Tetap Bisa Dimanfaatkan

KPK Perkuat Jejaring Guru Penggerak Integritas Lewat SATRIA 2026

Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026 Capai 67,49 Persen

KPK Dorong Penguatan PAKSI-API di Sumatera Barat