KPK Dorong Pemko Singkawang Perkuat Tata Kelola untuk Cegah Korupsi

"Jangan sampai kepala daerah hanya seperti menandatangani cek kosong, di mana anggarannya tersedia tetapi penerimanya tidak jelas," tegasnya.

Di sektor pengadaan barang dan jasa, KPK mendorong peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, penguatan pengendalian internal, penggunaan penyedia yang kompeten, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

APIP dan Inspektorat Daerah juga diminta memperkuat fungsi pengawasan dan audit terhadap berbagai indikator risiko korupsi.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui perbaikan sistem serta digitalisasi layanan publik.

"Tujuan Singkawang ke depan menjadi smart city, yang seluruhnya akan dilakukan melalui sistem, termasuk digitalisasi pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Meski demikian, Chui Mie mengakui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama satu bulan.

KPK menyambut baik komitmen tersebut dan meminta seluruh rekomendasi hasil rapat segera ditindaklanjuti dalam waktu tiga bulan. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalkan risiko korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. (R)

KPK Tekankan Budaya Antikorupsi, Integritas Jadi Fondasi Poltekkes Semarang Menuju Kampus Internasional

KPK Raih Penghargaan Nagara Dana Abisatya dari Kemenkeu atas Pemulihan Aset Korupsi

KPK Minta BUMN dan Swasta Perkuat Integritas untuk Cegah Korupsi

KPK Ungkap 18 Penyimpangan Kasus Kuota Haji, Kerugian Negara Capai Rp622 Miliar

KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi kepada 100 Pelajar Lewat Film dan Edukasi Museum

KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, MoU Ditargetkan Ditandatangani 2027