Polri Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Punya Wewenang Memungut atau Menagih Pajak

Lebih lanjut, Isir menjelaskan bahwa koordinasi dengan unsur kewilayahan, termasuk Bhabinkamtibmas, dilakukan dalam kerangka membangun jejaring informasi serta memberikan dukungan di lapangan guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas petugas DJP apabila diperlukan.

Meski demikian, seluruh kewenangan teknis di bidang perpajakan, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, penagihan hingga penegakan hukum, tetap menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Polri berharap masyarakat tidak salah menafsirkan bentuk sinergi tersebut. Peran Bhabinkamtibmas tetap berfokus pada pembinaan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta membangun komunikasi dan kemitraan.

"Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir. Bhabinkamtibmas hadir di tengah masyarakat untuk menjalankan fungsi pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta membangun komunikasi dan kemitraan. Untuk urusan teknis perpajakan, seluruh kewenangan tetap dilaksanakan oleh petugas DJP sesuai aturan yang berlaku," pungkas Isir. (R)

Pertamina Jadi Pilot Project Program Kepatuhan Pajak Kolaboratif Bersama DJP

Korps Brimob Polri Terima Piagam Penghargaan Rekor Asia Terjun Payung dari PB FASI

Polda Sumsel Perkuat Kapasitas Bhabinkamtibmas, Dukung Program Pembangunan Nasional

Pemprov Sumut Undi 936 Hadiah Gebyar Pajak Sumut 2026 untuk Wajib Pajak Taat

Korbrimob Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Lingkungan

Pemko Medan Kembali Raih Opini WTP dari BPK, Pertahankan Prestasi Enam Tahun Berturut-turut