Jateng Gencarkan Literasi Keuangan hingga Desa, Cegah Pinjol Ilegal dan Judi Online

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga ke tingkat desa melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Dilansir dari laman Jatengprov, upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, dan judi online, sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis.

Menurut Luthfi, percepatan akses keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai masih banyak potensi ekonomi di berbagai kabupaten dan kota yang belum tergarap secara maksimal karena keterbatasan akses layanan keuangan.

"Masih banyak wilayah yang potensinya belum tergali. Karena itu, layanan keuangan harus mampu menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan dan desa," ujarnya.

Luthfi menambahkan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas dan aman guna mengembangkan usahanya. Kredit mikro, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Menurutnya, kemudahan akses melalui perangkat digital membuat masyarakat lebih rentan terjerat pinjaman ilegal maupun judi online tanpa diketahui lingkungan sekitar.

"Sekarang pinjam uang bisa dilakukan dari kamar sendiri tanpa diketahui orang lain. Begitu juga judi online yang dapat diakses dengan sangat mudah. Karena itu, edukasi kepada masyarakat harus semakin diperkuat," katanya.

Ia menjelaskan, edukasi keuangan akan terus diperluas hingga ke pelosok desa dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo mengatakan fokus TPAKD tahun 2026 mencakup penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, percepatan digitalisasi keuangan daerah, serta penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan.

"Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," ujarnya.

Berdasarkan asesmen OJK, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.

Kredit sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,32 persen, sementara kredit UMKM mencapai Rp206,54 triliun. Dukungan terhadap penguatan ekosistem keuangan inklusif juga disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho.

Ia menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS dan BI-Fast. "Kami akan terus bersinergi dengan Pemprov Jawa Tengah dan OJK untuk mempercepat terwujudnya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Sejumlah program TPAKD yang telah berjalan menunjukkan hasil positif. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) berhasil menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan literasi dan inklusi keuanga.

Sementara Program Ayo Jateng Menabung mencatat 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,8 triliun. Selain itu, Program Kredit Melawan Rentenir memiliki outstanding sebesar Rp1,45 triliun yang menjangkau lebih dari 75 ribu debitur.

Adapun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur, menjadi bukti meningkatnya akses masyarakat terhadap pembiayaan formal yang produktif. (R)

Lima Terduga Pelaku Judi Online Diamankan dalam Penggerebekan Warnet di Medan Tuntungan

Rico Waas Tegaskan Komitmen Berantas Judi Online di Medan, Camat Terlibat Judol Dipecat

Polri Tegaskan Komitmen Berantas Judi Online

321 WNA Kasus Judi Online Internasional Dipindahkan ke Kantor Imigrasi

Bareskrim Polri Bongkar Judi Online Internasional di Jakarta Barat, 321 WNA Diamankan

ASN Sumut Diperingatkan Jauhi Judi Online dan Pinjol Ilegal