Pemprov Sumut Percepat Investasi Migas dan Dorong Legalisasi Sumur Tua

Medan (buseronline.com) - Wakil Gubernur Sumut Surya menegaskan pentingnya percepatan birokrasi guna mendukung realisasi investasi sektor minyak dan gas bumi (migas) di Sumut. Langkah tersebut dinilai penting agar investasi dapat segera berjalan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Surya saat menerima audiensi perwakilan SKK Migas bersama jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam mendukung kelancaran investasi migas di daerah. Ia meminta seluruh proses perizinan dan rekomendasi investasi dapat dipercepat agar proyek-proyek strategis segera terealisasi.

"Segala sesuatu yang disampaikan akan menjadi catatan kami untuk dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Kami minta proses perizinan dipercepat agar investasi segera terealisasi," ujar Surya.

Selain percepatan investasi, Pemprov Sumut juga mendorong legalisasi sumur-sumur tua milik masyarakat yang selama ini beroperasi secara ilegal.

Menurut Surya, penataan tersebut penting agar pengelolaan sumur rakyat dapat dilakukan secara aman, legal, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi masyarakat sekitar.

"Kita ingin sumur-sumur yang selama ini ilegal bisa diinventarisir dan dilegalkan, agar produksinya bagus dan masyarakat mendapat manfaatnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas, CW Wicaksono menyampaikan bahwa wilayah Sumatera Bagian Utara memiliki peran strategis terhadap industri migas nasional. Ia menyebut kawasan tersebut berkontribusi sekitar 30 persen terhadap total produksi migas nasional.

Menurut Wicaksono, dari sekitar 900 hingga 1.000 sumur yang ada, sekitar 60 persen kegiatan operasional berada di wilayah Sumatera Bagian Utara. Pihaknya juga berupaya membawa investasi senilai sekitar US$300 juta ke Sumut dalam beberapa tahun mendatang.

"Kami sangat menghargai dukungan pemerintah daerah, karena tantangan investasi di masa depan akan semakin sulit," ungkapnya.

Pemprov Sumut Dorong PTS Sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri

Pemprov Sumut Dorong Pemda Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sumut Deklarasikan Bebas Rabies 2030, 15 Ribu Hewan Divaksin

Pemprov Sumut Targetkan 15 Ribu Hewan Divaksin Rabies, Dukung Indonesia Bebas Rabies 2030

BRT Mebidang Terapkan Sistem Sekali Bayar, Operasional Penuh Mulai 8 Desember

Pemprov Sumut Optimistis Realisasi APBD 2026 Capai Target