Sabtu, 18 Juli 2026

Kementan Perkuat Implementasi Nilai Ekonomi Karbon untuk Dorong Pertanian Rendah Emisi

Kamis, 16 April 2026 13:45 WIB
Kementan Perkuat Implementasi Nilai Ekonomi Karbon untuk Dorong Pertanian Rendah Emisi
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tengah menyusun regulasi turunan, termasuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait struktur Komite Pengarah NEK, serta Peraturan Menteri Pertanian tentang pelaksanaan instrumen ekonomi karbon di sektor pertanian.

Selain itu, Kementan juga tengah menyiapkan sejumlah peta jalan strategis, seperti Net Zero Emission sektor pertanian, Enhanced NDC, hingga peta jalan implementasi NEK.

Ke depan, Kementan akan memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) berbasis data real-time, mengembangkan praktik pertanian rendah emisi, serta meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh dalam literasi karbon. Skema insentif ekonomi seperti carbon pricing dan pembayaran berbasis hasil juga akan didorong.

"Keberhasilan implementasi NEK membutuhkan sinergi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Kami mengharapkan dukungan Komisi IV DPR RI agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani," tutup Sudaryono.

Kementan optimistis, melalui implementasi NEK yang terarah, sektor pertanian tidak hanya mampu menjaga produksi dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar karbon global. (R)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Kementan dan Pemkab Kendal Gelar Gerdal Tikus, Jaga Produksi Pangan Nasional
Presiden Prabowo Resmikan Groundbreaking LNG Abadi Masela, Perkuat Kemandirian Energi Nasional
Prabowo Beri Harga Khusus BBM Rp15.000 per Liter bagi Nelayan Kapal 30–200 GT
Bupati Taput Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Bahas Sensus Ekonomi 2026
Prabowo: Indonesia Tak Akan Makmur Jika Korupsi Masih Merajalela
Presiden Prabowo Benahi BUMN, Ratusan Perusahaan Tak Sehat Ditutup
komentar
beritaTerbaru