Bupati Taput Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Bahas Sensus Ekonomi 2026

Tarutung (buseronline.com) - Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat SSi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Senin (13/7/2026).

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara itu diikuti Bupati didampingi Sekretaris Daerah Henry Sitompul, staf ahli bupati, para asisten, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri tersebut diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, dibahas sejumlah agenda strategis, di antaranya perkembangan pengendalian inflasi di daerah, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.

Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Usai mengikuti rakor, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi.

"Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi dan responsif dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara," ujar Bupati.

Ia juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan terpadu sangat diperlukan agar penyusunan program dan kebijakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Galung)

Bupati Taput Tinjau Lokasi Tanggul di Jalan Diponegoro, Dorong Percepatan Penataan Kawasan

Prabowo: Indonesia Tak Akan Makmur Jika Korupsi Masih Merajalela

Presiden Prabowo Benahi BUMN, Ratusan Perusahaan Tak Sehat Ditutup

Taput Jadi Pelopor Digitalisasi Bansos, Luhut Tinjau Langsung Program Perlinsos Digital di Siborong-borong

Presiden Prabowo Resmikan Lima Bendungan, Bertolak ke NTB untuk Kunjungan Kerja

Pemkab Taput Serahkan Bantuan Perabotan Huntap Tahap II untuk 33 KK Korban Bencana