Rembesan Gula Rafinasi Tekan Petani, Mentan Desak Perbaikan Tata Niaga

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti tekanan yang dialami petani tebu akibat tidak terserapnya gula produksi dalam negeri di tengah tingginya kebutuhan nasional.

Ia mengungkap adanya rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang dinilai menjadi penyebab utama turunnya harga gula petani. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut Amran, persoalan gula nasional tidak hanya berkutat pada produksi, tetapi juga pada tata niaga yang belum berpihak pada petani. "Kita temukan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini sangat membahayakan karena menekan harga dan membuat gula petani tidak terserap," ujarnya.

Ia juga menyoroti kejanggalan dalam sistem distribusi gula. Di satu sisi, Indonesia masih melakukan impor gula, namun di sisi lain produksi dalam negeri justru tidak terserap pasar. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas turunan seperti molase yang mengalami penurunan harga signifikan dari Rp1.900 menjadi sekitar Rp1.000 per liter pada Maret 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyebut dampak impor gula yang tidak terkendali turut dirasakan oleh perusahaan pelat merah di sektor gula. "Sugar Co mencatat kerugian hingga Rp680 miliar pada 2025 akibat harga yang tidak kompetitif, dipicu oleh impor gula yang tidak terkontrol," jelasnya.

Menurutnya, banjir gula rafinasi impor tidak hanya menekan harga di tingkat petani, tetapi juga mengganggu kinerja industri gula nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan data proyeksi 2025, produksi gula kristal putih (GKP) nasional diperkirakan mencapai 2,67 juta ton dari luas panen 563.357 hektare. Sementara itu, kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton yang terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan langkah penertiban distribusi gula rafinasi melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran ke pasar konsumsi.

Di sisi hulu, pemerintah juga mengakselerasi peningkatan produksi melalui program bongkar ratoon atau peremajaan tebu. Amran mengungkapkan sekitar 70–80 persen tanaman tebu nasional saat ini sudah tidak produktif.

"Kami telah mengalokasikan anggaran Rp1,7 triliun untuk peremajaan sekitar 300 ribu hektare lahan tebu secara bertahap," katanya dilansir dari laman Kementan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menambahkan bahwa perbaikan tata niaga dan jaminan pasar menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan produksi.

"Kalau gula petani dijamin terserap dengan harga yang baik, maka semangat produksi akan meningkat. Pengawasan gula rafinasi harus diperketat," tegasnya.

Pemerintah optimistis, dengan langkah pembenahan dari hulu hingga hilir, kesejahteraan petani tebu dapat meningkat sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada gula konsumsi nasional. (R)

Kebijakan Pajak Kendaraan Tak Dijalankan, Dedi Mulyadi Nonaktifkan Pejabat Samsat

Pemerintah Percepat Reformasi Tata Kelola Gula Nasional, Tiga Strategi Jadi Andalan

MBG Dongkrak Kesejahteraan Petani, NTP Tembus Rekor Tertinggi

Pertamina Lampaui Target Penurunan Emisi Awal 2026, Perkuat Komitmen Energi Bersih

Pertamina NRE-CRecTech Jajaki Pengembangan Biometanol dari Biogas di Sei Mangkei

Pemerintah Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal Pertama 2026 Tumbuh Kuat