Masrofi menegaskan, relaksasi tidak menghapus pokok
pajak kendaraan bermotor. Kebijakan hanya menghapus sanksi administrasi atau denda, termasuk sanksi administrasi yang berkaitan dengan SWDKLLJ sesuai ketentuan. "Pokok
pajaknya tidak terhapus, tapi dendanya yang dihapus," tegasnya.
Dia mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut untuk melunasi tunggakan
pajak kendaraan bermotor selama masa relaksasi.
Menurutnya, penerimaan pajak nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan di Jawa Tengah, termasuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Semua
pajak yang diterima akan kembali untuk kepentingan rakyat," pungkasnya. (R)
beritaTerkait
komentar