Kemenkes Luncurkan Playbook Respons Cepat Tangani Hoaks Kesehatan

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat sistem penanganan hoaks kesehatan dengan meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan.

Dilansir dari laman Kemkes, langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi penyebaran disinformasi kesehatan yang semakin masif dan berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat dalam menjaga kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pola konvensional dalam menangani disinformasi tidak lagi cukup untuk menghadapi perkembangan penyebaran hoaks saat ini.

Hal tersebut disampaikan Dante saat meresmikan Playbook Penanganan Hoaks Kesehatan dalam Lokakarya Penanganan Hoaks Kesehatan Nasional di Auditorium Dr J Leimena, Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, pada 17 September 2026.

"Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks, mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks yang terintegrasi, hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan," ujar Dante.

Menurutnya, playbook tersebut menjadi instrumen untuk mengubah pola penanganan hoaks yang selama ini bersifat ad hoc menjadi mekanisme yang lebih terstruktur dan terorganisasi.

"Playbook ini adalah instrumen untuk mewujudkan cara kerja yang lebih terstruktur, dari yang selama ini masih ad hoc menjadi mekanisme," katanya.

Kemenkes menilai penanganan hoaks semakin penting karena disinformasi dapat berdampak langsung terhadap perilaku kesehatan masyarakat.

Sepanjang 2025 hingga 2026, Kemenkes mencatat adanya wabah atau kejadian luar biasa (KLB) campak di sejumlah daerah yang mengakibatkan 72 anak meninggal dunia.

Selain campak, penyakit polio yang dapat menyebabkan lumpuh layu akut juga kembali mewabah di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kemenkes menyebut penurunan kekebalan masyarakat menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan virus menyebar lebih cepat.

Penyakit tersebut dapat menyebabkan kesakitan, disabilitas permanen, hingga kematian. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penurunan cakupan imunisasi anak secara beruntun.

Data Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes menunjukkan cakupan imunisasi nasional turun dari 95 persen pada 2023 menjadi 87 persen pada 2024 dan 80 persen pada 2025.

Untuk membangun perlindungan masyarakat, cakupan imunisasi minimal 90–95 persen secara universal dan merata hingga tingkat kabupaten/kota diperlukan.

Penurunan cakupan imunisasi tersebut juga dikaitkan dengan maraknya penyebaran hoaks kesehatan, mulai dari isu imunisasi, tuberkulosis (TB), air susu ibu (ASI), hingga informasi mengenai vitamin dan suplemen.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat hoaks kesehatan sebagai salah satu kategori dengan jumlah sebaran yang tinggi.

Sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026, terdeteksi sebanyak 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital. Isu imunisasi menjadi salah satu topik dengan jumlah hoaks tertinggi.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan dampak hoaks tidak hanya berkaitan dengan pemahaman dan opini masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan dan tindakan seseorang.

"Hoaks ini tidak hanya memengaruhi pemahaman atau opini, tapi juga sudah membuat orang membuat keputusan yang salah dan bertindak yang salah. Hoaks itu bisa menyebabkan kesakitan, kecacatan bahkan kematian," ujar Aji.

Untuk mempercepat penanganan, Kemenkes bersama Komdigi dan Pokja RCCE telah menyiapkan infrastruktur serta mekanisme terpadu untuk merespons isu kesehatan secara cepat dan terukur.

Kemenkes Dorong Kemitraan Kesehatan Bertransformasi Menjadi Dampak Nyata

Polri Kembali Raih Opini WTP BPK, Jadi yang ke-13 Kali

Kemenkes Temukan PM2,5 di Bandara Soekarno-Hatta Masih di Atas Batas Aman

Kemenkes Pastikan BIAS Tetap Berjalan, KIPI Siswi di Karo Dinyatakan Koinsiden

Hasil PISA 2025, Skor Sains dan Membaca Indonesia Naik

Kemendikdasmen Fasilitasi 32.828 Guru Lanjut S1/D4 pada 2026