Mentan Amran Copot Koordinator KPPG Surabaya, Serapan Telur Peternak Tak Optimal

Surabaya (buseronline.com) - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas setelah mendapati telur produksi peternak lokal belum terserap secara optimal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya.

Dilansir dari laman Kementan, dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Selasa, Amran meminta Koordinator Wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, inisial TD dicopot dari jabatannya.

Keputusan tersebut diambil setelah Kepala KPPG Surabaya Kusmayanti melaporkan belum adanya data penyerapan telur peternak oleh SPPG di wilayah Kota Surabaya. Amran kemudian meminta penjelasan dari jajaran terkait.

Dari laporan yang diterimanya, sejumlah SPPG telah berkomunikasi dengan peternak di sekitar wilayahnya. Namun, penyerapan telur dinilai belum berjalan optimal karena keterbatasan permintaan dan jumlah minimal kebutuhan telur.

Amran menilai kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi peternak untuk kesulitan memasarkan hasil produksinya. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan manfaat nyata bagi peternak sekaligus memenuhi kebutuhan pangan bergizi masyarakat.

"Ini bukan sebagai menteri, ini peternak, rakyat meminta keputusan. Mungkin bidang ini tidak cocok. Kamu pindah ke Kementerian Pertanian, saya terima. Demi peternak ini semua," ujar Amran.

Amran kemudian meminta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono untuk mencopot Koordinator Wilayah KPPG Surabaya. "Pindahkan. Yang laki-laki di situ. Harus yang tangguh," tegasnya.

Menurut Amran, pencopotan tersebut merupakan bentuk evaluasi sekaligus pesan tegas agar setiap kebijakan pemerintah tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan hingga tingkat lapangan.

Ia juga meminta SPPG mengutamakan pembelian telur secara langsung dari peternak lokal. Langkah tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi dan memberikan kepastian pasar bagi peternak dengan harga yang wajar.

Amran menegaskan program MBG harus memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem pangan. Selain memastikan masyarakat memperoleh asupan bergizi, program tersebut juga harus mampu menciptakan pasar bagi produk peternak dan menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Ia menjelaskan keputusan pencopotan dilakukan karena penanggung jawab dinilai tidak mampu menjalankan perintah BGN dalam mengatasi persoalan peternak.

"Itu atas nama negara. Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari Kepala BGN. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia," jelas Amran.

Amran juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebijakan pemerintah di tengah kesulitan yang dihadapi peternak.

"Kalau ada yang melakukan lagi, itu dicopot saja oleh beliau. Jangan beri ruang orang yang bermain-main di tengah kesulitan rakyat kecil," tegasnya.

Sebelumnya, SPPG telah mendapat instruksi untuk membeli telur dari peternak sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan pemerintah. Penyerapan telur dari peternak tersebut bersifat wajib.

"Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya sudah ada. Sanksi dicabut, lah tadi dicabut. Apa ada yang mau menyusul? Silakan coba," kata Amran.

Kementerian Pertanian, kata Amran, akan terus mengawal kepentingan peternak dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan.

Ia menegaskan tidak boleh ada kebijakan yang hanya berhenti di atas kertas. Jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai arahan, maka tindakan tegas harus dilakukan. (R)

Mentan Amran Siapkan Beasiswa bagi 20 Mahasiswa Palestina

Pemerintah Siapkan Rp17 Triliun untuk Bangun Ekosistem Peternakan Terintegrasi

Kementan Siapkan hingga 2 Juta Hektare untuk Pengembangan Bioetanol Nasional

Dinkes Bandung Perketat Pengawasan SPPG MBG

Pemko Bandung Perketat Pengawasan MBG, Tiga SPPG Masuk Pengawasan Khusus

Pemerintah Pastikan Stok Beras Aman, SPHP Ditambah 1 Juta Ton