Amran juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebijakan pemerintah di tengah kesulitan yang dihadapi peternak.
"Kalau ada yang melakukan lagi, itu dicopot saja oleh beliau. Jangan beri ruang orang yang bermain-main di tengah kesulitan rakyat kecil," tegasnya.
Sebelumnya, SPPG telah mendapat instruksi untuk membeli telur dari peternak sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan pemerintah. Penyerapan telur dari peternak tersebut bersifat wajib.
"Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya sudah ada. Sanksi dicabut, lah tadi dicabut. Apa ada yang mau menyusul? Silakan coba," kata Amran.
Kementerian Pertanian, kata Amran, akan terus mengawal kepentingan peternak dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan.
Ia menegaskan tidak boleh ada kebijakan yang hanya berhenti di atas kertas. Jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai arahan, maka tindakan tegas harus dilakukan. (R)
beritaTerkait
komentar