Bumdes dan Koperasi Desa Didorong Jadi Penopang Rantai Pasok Program MBG

Semarang (buseronline.com) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong masyarakat desa mengambil peran lebih besar sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), desa diharapkan menjadi penggerak utama rantai pasok program nasional tersebut.

Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPD PAPDESI dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi Bumdes, KDMP, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Luthfi, Bumdes dan KDMP memiliki peran strategis dalam membangun rantai pasok Program MBG, mulai dari menghimpun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, hingga menyalurkannya ke dapur SPPG.

"Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong Bumdes tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan, tetapi mampu mengelola SPPG. Dengan demikian, rantai pasok dari hulu hingga hilir dapat dikelola oleh desa sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Selain itu, operasional dapur SPPG diarahkan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya Compressed Natural Gas (CNG), agar pelaksanaan Program MBG lebih efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penerima manfaat Program MBG di wilayah tersebut mencapai lebih dari 9 juta orang yang akan dilayani oleh 4.382 SPPG. Jawa Tengah juga memiliki lebih dari 8.500 KDMP yang menjadi modal kelembagaan dalam memperkuat ekosistem program.

Luthfi menegaskan, Pemprov Jawa Tengah siap menerima masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG di desa. Menurutnya, kearifan lokal dan produk unggulan desa harus menjadi prioritas agar program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberdayakan ekonomi desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan SPPG wajib memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di desa. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih disiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa, bukan sekadar tempat berjualan.

"SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia," tegasnya.

Ketua DPP PAPDESI Wargiyati berharap sinergi antara Koperasi Desa, Bumdes, dan SPPG dapat memperkuat perekonomian desa.

"Kami berharap Koperasi Desa dan Bumdes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat," katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang. (R)

JK Enterprises Jajaki Investasi Sektor Pertanian dan Energi Surya di Jawa Tengah

IJD Perkuat Konektivitas dan Ekonomi Daerah, Jateng Prioritaskan Akses Wisata pada 2027

Jateng Perkuat Upaya Pencegahan Perundungan di Sekolah

Seleksi Beasiswa Santri Jateng 2026 Dimulai, Lebih dari 800 Pendaftar Ikuti Tahap Penyaringan

Pemprov Jateng dan LPSK Teken MoU Perlindungan Saksi dan Korban

Apindo Dukung Jawa Tengah Jadi Pusat Investasi Nasional