Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berbasis data.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat menerima kunjungan Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, di ruang kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat.
Menurut Sulaiman, dilansir dari laman Diskominfo Sumut, sensus ekonomi memiliki peran penting dalam memotret kondisi riil dunia usaha di daerah, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar. Data yang dihasilkan nantinya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
“Pada prinsipnya kami mendukung Sensus Ekonomi 2026, karena dalam pembangunan memang membutuhkan data. Pemprov Sumut siap bersinergi dengan BPS Sumut dalam hal sumber daya manusia dan juga publikasi untuk menyukseskan terselenggaranya Sensus Ekonomi 2026,” ujar Sulaiman.
Ia menambahkan, melalui sensus tersebut pemerintah dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan sektor usaha di daerah, yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan sensus, termasuk proses perekrutan petugas lapangan.
Secara nasional, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan sekitar 190.000 petugas sensus. Dari jumlah tersebut, wilayah Sumatera Utara diperkirakan memerlukan sekitar 13.000 petugas.
Petugas sensus akan direkrut dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, dosen, akademisi, hingga masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Program tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan padat karya yang diharapkan dapat memberikan peluang kerja sementara bagi masyarakat.
“Perekrutan petugas sensus ekonomi dimulai pada April. Mereka akan mendapatkan pelatihan selama tiga minggu secara kontinu. Sensus ekonomi akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026,” kata Asim.
BPS Sumut berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pelaksanaan sensus berjalan lancar serta mendapat partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha.
Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh unit usaha nonpertanian. Tujuannya untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan di setiap kabupaten/kota, mengidentifikasi penyebaran pelaku usaha dari skala kecil hingga besar, serta menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.
Selain itu, data sensus juga diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Sebagai informasi, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Berdasarkan hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016, tercatat terdapat sekitar 1,18 juta usaha atau perusahaan nonpertanian di Sumatera Utara yang terbagi dalam 13 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
Dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif guna memperkuat kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Sumatera Utara. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar