Bupati Taput: Pemerintah Beri Bantuan Sesuai Data BNBA, Bukan Ganti Rugi Total

Tarutung (buseronline.com) - Bupati Tapanuli Utara (Taput) Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat SSi MSi menegaskan bahwa bantuan pemerintah bagi korban bencana hidrometeorologi bersifat stimulan dan tidak mengganti kerugian secara total.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penetapan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Taput, Kamis.

Rakor dihadiri Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo, Sekretaris Daerah Henry Sitompul, pimpinan perangkat daerah, para camat, kepala desa terdampak, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, Kasdim 0210/TU Mayor Arh A S Butarbutar mewakili Dandim, dan perwakilan Kejari Taput.

Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa JTP itu meminta seluruh perangkat daerah bersama TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat kolaborasi dalam penanganan pascabencana.

“Sejak awal penetapan status darurat bencana hingga masa transisi ini, kita tetap bekerja sama dan berkolaborasi. Kabupaten Tapanuli Utara termasuk yang paling cepat menanggapi data pertambahan dana tunggu hunian. Kinerja ini harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

JTP menyebutkan, saat ini daerahnya telah memasuki masa transisi pascabencana. Namun masih terdapat tujuh kepala keluarga yang tinggal di pengungsian, baik di gereja maupun tenda di Desa Sibalanga. Pemerintah menargetkan seluruh pengungsi segera dipindahkan ke hunian sementara (huntara).

“Kita targetkan huntara mulai dibuka minggu depan. Tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di pengungsian,” tegasnya.

Selain penanganan hunian, Pemkab Taput juga menuntaskan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan rumah rusak yang disusun berbasis By Name By Address (BNBA). Bupati kembali menekankan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah hanya bersifat stimulan.

“Bantuan ini bukan mengganti seluruh kerugian. Kita juga dorong gotong-royong membersihkan puing-puing serta mendata wilayah rawan bencana yang berpotensi terdampak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Taput melaporkan data awal kerusakan yang dihimpun dari desa dan kecamatan mencapai 957 unit, termasuk lahan pertanian. Tim teknis kemudian melakukan verifikasi dan validasi selama satu pekan serta uji publik selama tiga hari di 56 desa dengan menempelkan daftar nama penerima bantuan.

Dari proses tersebut ditemukan sejumlah data ganda, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama. Pemutakhiran data dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan keakuratan dan menghindari duplikasi.

“Hasil akhir verifikasi mencatat rumah rusak berat sebanyak 258 unit, rusak sedang 39 unit, dan rusak ringan 189 unit,” jelasnya.

Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan data BNBA calon penerima bantuan oleh Bupati bersama unsur Forkopimda sebagai bentuk komitmen transparansi, akuntabilitas, serta percepatan penyaluran bantuan bagi warga terdampak.

Pemerintah daerah berharap langkah rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat serta mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. (Galung)

Dedi Mulyadi Dukung Pembangunan Fakultas Kedokteran UIN Bandung, Syaratkan Akses Gratis bagi Warga Miskin

Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi Campak bagi Nakes Usai Perluasan Indikasi untuk Dewasa

Puluhan Suspek Campak Ditemukan, Pemkab Rembang Tingkatkan Kewaspadaan

Momen HUT ke-80 TNI AU, Pesawat Presiden Prabowo Dikawal Enam Jet Tempur

PMI Siap Salurkan Bantuan untuk Warga Iran

Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, Perkuat Daya Saing dan Akses Pasar