Identifikasi Pertanian Terdampak Banjir dan Longsor Dipercepat Pemprov Sumut Bersama Kementan

Deliserdang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat proses identifikasi lahan pertanian yang terdampak banjir dan longsor di berbagai daerah.

Berdasarkan data per 6 Desember 2025, total 38.878 hektare lahan pertanian terdampak bencana, dengan 5.570 hektare mengalami puso dan estimasi kerugian mencapai Rp1,132 T.

Informasi tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Dampak Bencana Alam dan Percepatan Penyampaian Calon Petani dan Calon Lokasi Wilayah Provinsi Sumut, di Aula Polbangtan Medan, Jalan Binjai Km 10, Paya Geli, Sunggal, Deliserdang, Minggu.

“Kolaborasi dengan Kementan ini merupakan komitmen pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif bencana terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, sekaligus mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak,” kata Sulaiman.

Sulaiman mencontohkan kondisi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), salah satu daerah dengan kerusakan terparah. Lahan sawah di wilayah itu berubah menjadi hamparan tanah setelah diterjang banjir besar, sehingga memerlukan waktu dan biaya besar untuk kembali dioptimalkan.

Dukungan Kementan, lanjutnya, dapat berupa rehabilitasi hingga pencetakan sawah baru sesuai kondisi di lapangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Ketapang) Sumut, Timur Tumanggor, mengungkapkan sejumlah komoditas terdampak antara lain padi, padi persemaian, jagung, ubi kayu, hortikultura, serta jaringan irigasi pertanian.

Potensi kehilangan produksi akibat bencana mencapai 118.526,75 ton, sementara nilai kerugiannya ditaksir mencapai Rp1,132 T.

“Langkah yang sudah dilakukan pascabencana yakni pendataan lahan terdampak, penyaluran beras cadangan pemerintah provinsi sebanyak 45 ton kepada 10 kabupaten/kota, serta permohonan ke Bapanas untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah pusat yang sudah dialokasikan sebanyak 2.258 ton,” jelasnya.

Pemprov Sumut juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait bantuan benih pascabencana, yaitu untuk 1.500 hektare dari Pemprov Sumut dan 40.000 hektare dari Kementerian Pertanian.

Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian, Ali Jamil, menegaskan komitmen Kementan untuk membantu rehabilitasi lahan sawah yang terdampak banjir dan longsor sesuai ketentuan.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat identifikasi tingkat kerusakan sawah—ringan, sedang, atau berat—agar penanganannya dapat segera dilakukan.

“Untuk benih, Menteri Pertanian sudah menyiapkan bantuan. Bantuan pangan juga sudah dikirim untuk tiga provinsi terdampak bencana: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Untuk Sumut, bantuan dikirim melalui jalur laut dan akan bersandar di Pelabuhan Belawan,” ujar Ali Jamil.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan I Gusti Ketut Astawa, Direktur Polbangtan Medan Nurliana Harahap, unsur Forkopimda Sumut, serta kepala dinas pertanian dari kabupaten/kota terdampak bencana.

Upaya identifikasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian sekaligus menjaga stabilitas pangan di Sumatera Utara pascabencana. (R)

Momen HUT ke-80 TNI AU, Pesawat Presiden Prabowo Dikawal Enam Jet Tempur

PMI Siap Salurkan Bantuan untuk Warga Iran

Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, Perkuat Daya Saing dan Akses Pasar

Pertamina Borong PROPER 2026, Sabet 14 Emas dan 108 Hijau

Jabar Bangun PSEL di Sarimukti dan Kayumanis, Sampah Diolah Jadi Listrik

Bupati Taput Tegaskan Disiplin ASN dan Optimalisasi Aset Daerah