Mulai dari Kepulauan Nias, Bobby Nasution Dorong Pemerataan Pendidikan di Sumut

Medan (buseronline.com) - Kepulauan Nias menjadi wilayah pertama yang menerima Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) di Sumatera Utara (Sumut). Langkah ini menegaskan komitmen Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengatakan kepulauan Nias dipilih sebagai target pertama karena menghadapi tantangan geografis yang ekstrem serta keterbatasan fasilitas pendidikan.

“Kepulauan Nias menjadi lokasi pertama penerima manfaat dari program PUBG. Hal ini merupakan komitmen Pak Gubernur Sumut melalui PHTC-nya untuk menghidupkan wilayah kepulauan Nias yang selama ini tertinggal,” ujar Alexander, Selasa.

Berdasarkan riset Kementerian Pendidikan tahun 2022, terdapat 490 anak putus sekolah di Kepulauan Nias dan sekitar 50 sekolah mengalami kerusakan. Tingginya angka kemiskinan di wilayah ini menjadikan Nias prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk program PUBG.

Alexander menjelaskan, PUBG merupakan bagian dari PHTC Gubernur Bobby Afif Nasution yang bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB Negeri) tanpa membayar SPP. Program ini juga diharapkan menghapus pengutipan biaya pendidikan yang masih terjadi di beberapa sekolah.

“Untuk program PUBG, saat ini kajian konsultannya sedang berjalan dan progresnya telah mencapai 75 persen. Mudah-mudahan akhir November atau awal Desember kajian akademisnya sudah selesai,” jelas Alexander.

Kajian akademis ini bertujuan menentukan model pembiayaan program, dengan dua alternatif, yakni klasterisasi atau berdasarkan data eksisting penerima SPP di sekolah. Keputusan akhir akan diambil setelah kajian selesai.

Untuk tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 41.876 siswa di Kepulauan Nias diproyeksikan menerima manfaat, dengan alokasi anggaran Rp21,484 M per semester.

Program ini akan diperluas ke zona lain secara bertahap, dengan rincian anggaran per semester: Zona Pantai Barat Rp23,461 M, Zona Dataran Tinggi Rp58,712 M, dan Zona Pantai Timur Rp98,763 M.

“Target kami, pada tahun 2029, seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut bebas pungutan biaya pendidikan,” tegas Alexander.

Program ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan lebih luas, mendorong pemerataan kualitas pendidikan, dan mendukung terciptanya generasi Sumut yang berkompeten serta siap bersaing di masa depan. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T