Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memberikan pelatihan kepada para pendamping dan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat kesiapan koperasi yang ditargetkan dapat beroperasi di seluruh desa dan kelurahan pada tahun 2026 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Program Koperasi Merah Putih dan Tiga Juta Rumah, secara virtual dari Ruang Rapat Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin.
Menurut Wagub Surya, saat ini Pemprov Sumut juga tengah melakukan pendataan aset tanah milik Pemprov, Pemkab, dan Pemko yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai KDKMP.
“Seluruh KDKMP di Sumut sudah berbadan hukum. Saat ini sudah diberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping KDKMP. Diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat manajemen koperasi yang akan aktif beroperasi mulai Maret 2026,” ujar Surya.
Ia menambahkan, hingga kini terdapat 6.110 KDKMP yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut, masing-masing didampingi oleh satu satuan tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota dan satu Satgas di tingkat provinsi.
Surya menegaskan, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan menjadi bagian penting untuk memastikan koperasi mampu menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan pendukung program pengendalian inflasi.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono dalam Rakor menyampaikan, pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Ferry menjelaskan, hingga saat ini tercatat 82.223 KDKMP telah berbadan hukum dengan 1.120.318 anggota, serta 686.923 pengurus dan pengawas di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 68.603 koperasi telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) dan 16.132 koperasi sudah memiliki gerai aktif.
“Koperasi Merah Putih berperan penting dalam pengendalian inflasi, sebagai lembaga stabilisator harga, pengelola distribusi dan logistik desa, penyalur pembiayaan mikro, pusat informasi harga dan produksi, serta agen pelaksana program pemerintah,” ujar Ferry.
Ia menegaskan, koperasi harus menjadi fondasi ekonomi rakyat yang mampu memperpendek rantai pasok, mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak, serta menjamin harga yang adil bagi petani dan masyarakat desa.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa Koperasi Merah Putih membawa banyak manfaat, tidak hanya dalam pengendalian inflasi, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi desa.
“KDKMP dapat menekan inflasi melalui pemendekan rantai pasok, menekan peran tengkulak, menstabilkan harga di tingkat konsumen, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa,” kata Tito.
Menurutnya, keberadaan koperasi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat modernisasi sistem perkoperasian nasional.
Rakor virtual tersebut turut diikuti sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Biro Perekonomian Poppy Marulita Hutagalung, Kadis Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Fitra Kurnia, Plt Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Timur Tumanggor, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Suib, dan Kepala BPS Sumut Asim Saputra.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Perum Bulog Sumut, yang turut membahas sinergi pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi berbasis koperasi di daerah.
Melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan ini, Pemprov Sumut berharap seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat beroperasi secara optimal pada tahun 2026, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting
beritaTerkait
komentar
