Pemprov Sumut Dorong Kesejahteraan Nelayan Lewat Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dengan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

Salah satunya melalui pengembangan kawasan unggulan sektor kelautan dan perikanan, yang dirancang lewat berbagai program strategis.

Program tersebut meliputi pembentukan Kampung Nelayan Berkah, Kampung Perikanan Budidaya Berkah, serta pengelolaan kawasan konservasi laut terpadu yang didukung oleh potensi pariwisata berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Supriyanto, pada temu pers bertema “Pengembangan Ekonomi Biru (Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya)” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis.

“Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Sumatera Utara merupakan misi kedua Bapak Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yakni menjaga stabilitas ekonomi makro,” ujar Supriyanto.

Menurutnya, Kampung Nelayan Berkah bukan hanya menjadi tempat tinggal nelayan, tetapi juga pusat pengelolaan berbasis komunitas yang mampu mengembangkan usaha produktif masyarakat pesisir.

Sementara itu, Kampung Budidaya Perikanan Berkah diarahkan menjadi sentra produksi ikan konsumsi dan ekspor.

“Kita sudah melakukan survei untuk penetapan kampung ini agar sesuai potensi daerah masing-masing,” tambahnya.

Provinsi Sumut memiliki luas wilayah laut mencapai 3.884.811,3 hektare dengan 229 pulau, termasuk tiga pulau terluar: Pulau Simuk, Pulau Wunga, dan Pulau Berhala.

Berdasarkan data DKP Sumut tahun 2023, terdapat 182.484 nelayan, terdiri dari 171.814 nelayan tangkap laut dan 10.670 nelayan perairan umum, serta 58.960 pembudidaya ikan.

Adapun produksi ikan Sumut pada tahun 2023 mencapai 605.827 ton per tahun. Sementara jumlah armada kapal perikanan meliputi kapal motor 0–5 GT sebanyak 32.814 unit, 5–30 GT sebanyak 13.282 unit, 30–300 GT sebanyak 374 unit, motor temple 8.587 unit, dan perahu tanpa motor 5.927 unit.

Selain meningkatkan produksi dan nilai ekonomi, Pemprov Sumut juga memperkuat pengelolaan kawasan konservasi laut sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip ekonomi biru dan keberlanjutan ekosistem laut.

“Pemerintah telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi laut untuk melindungi ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun sebagai habitat penting bagi biota laut,” jelas Supriyanto.

Beberapa kawasan konservasi laut yang telah ditetapkan antara lain:

- Perairan Pulau Berhala seluas 3.762,62 hektare

- Perairan Sawo-Lahewa, Nias Utara seluas 29.130,47 hektare

- Perairan Pulau Salah Nama seluas 3.806,14 hektare

- Perairan Tapanuli Tengah seluas 84.429,07 hektare

- Pulau Pini, Nias Selatan seluas 44.336,01 hektare

- Pulau Batu, Nias Selatan seluas 44.939,22 hektare

Supriyanto menegaskan, pengelolaan kawasan konservasi laut terpadu tidak hanya berorientasi pada pelestarian ekosistem, tetapi juga menjadi pilar penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

“Program ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Sumut dalam membangun ekologi dan ekonomi biru secara seimbang, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya. (R)

Pj Sekda Sumut Tekankan Pemerataan Dokter Spesialis hingga Kepulauan

Dinkes Bandung Genjot Cek Kesehatan Gratis dan Imunisasi untuk Tingkatkan Kesehatan Warga

Gubernur Sumut Siap Biayai Kegiatan IPA Sumut, Dukung Program Sosial Pelajar

Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dalam Penyelamatan Aset Negara

Polri Perkuat Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Dirikan Pusat Studi Kepolisian di Universitas Borobudur

KPK dan Polda Metro Jaya Tangkap Empat Orang yang Mengaku Pegawai KPK di Jakarta Barat