Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya konkret pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi berkelanjutan untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di wilayah Sumatera Utara.
Kepala Dinas Sosial Sumut Asren Nasution menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada 4 Maret 2025, yang menugaskan daerah agar mulai merealisasikan program tersebut pada periode 2025–2026.
“Bapak Presiden RI telah memberikan arahan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan mulai tahun 2025–2026,” ujar Asren Nasution dalam konferensi pers bertema “Memutus Mata Rantai Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan”, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin.
Asren menjelaskan, target nasional pembangunan Sekolah Rakyat mencapai 100 sekolah dengan kapasitas 1.000 murid per sekolah. Konsep pendidikan ini berbasis asrama yang berdiri di atas lahan seluas 5–10 hektare, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga diwajibkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat untuk mempercepat koordinasi lintas sektor. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Sumut telah menerbitkan SK No. 188.44/321/KPTS/2025 tentang Pembentukan Satgas Sekolah Rakyat, yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut dan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sumatera Utara bahkan menjadi provinsi percontohan karena sudah memiliki Satgas Sekolah Rakyat yang aktif berkoordinasi dan berkolaborasi lintas sektor,” kata Asren.
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, anak berprestasi akademik yang terhambat biaya, maupun yang mengalami putus sekolah dengan izin orang tua.
Menurut Asren, penerima program harus memenuhi kriteria Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita di bawah Rp700 ribu per bulan.
“Untuk kategori Desil 1 dan 2 ini, jika ditemukan anak tidak sekolah atau putus sekolah, dapat dilaporkan ke UPT Dinsos terdekat agar diverifikasi datanya sehingga bisa mengikuti Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Kategori Desil 1 mencakup masyarakat sangat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan tinggal di daerah terpencil, sementara Desil 2 merupakan kelompok miskin dengan pekerjaan informal kasar dan akses pendidikan serta kesehatan yang masih rendah.
Hingga tahun 2025, Pemprov Sumut telah membangun enam Sekolah Rakyat dengan 25 rombongan belajar dan total 625 siswa. Lokasinya tersebar di beberapa daerah, yakni:
- Medan: Sentra Bahagia Kemensos RI dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- Deliserdang: Sentra Insyaf Kemensos RI
- Tebingtinggi: Kampus V UIN Sumut
- Padangsidimpuan: SMKN Pertanian Padangsidimpuan
- Tapanuli Selatan: eks Balai Latihan Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan
Sementara itu, untuk tahun 2026, telah direncanakan pembangunan lima Sekolah Rakyat baru yang akan berlokasi di Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Padangsidimpuan, dan Tapanuli Selatan.
Asren memaparkan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi strategi penting dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem nasional. Berdasarkan data per September 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 3,17 juta jiwa atau 1,13% dari total populasi.
Sebanyak 74,51% kepala keluarga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah, sementara 40,66% berusia produktif antara 30–49 tahun. Angka putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 juga meningkat menjadi 78.468 anak di seluruh Indonesia.
“Sekolah Rakyat menjadi program pemerintah pusat yang sangat relevan dengan visi dan misi Gubernur Sumut dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus mengentaskan kemiskinan,” tegas Asren.
Kegiatan konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Sosial Sumut Fahrizal Nasution, Kabid Linjamsos Halimatus Sakdiah, Kabid Penanganan Bencana M Yuswin Ramadhan Lubis, Kabid Rehabilitasi Sosial Senter Ginting, dan Kabid Pemberdayaan Sosial Parlin Hutagaol.
Mereka menyatakan siap memperkuat sinergi lintas instansi agar Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat pemberdayaan keluarga miskin menuju kemandirian. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi
beritaTerkait
komentar
