Medan (buseronline.com) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat telah mencapai 930 ribu orang yang dilayani melalui 322 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk menjaga kualitas dan keamanan konsumsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memperketat monitoring serta memperkuat penerapan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal itu disampaikan dalam kegiatan temu yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut, T Agung Kurniawan, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal, serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut Harvina Zuhra.
Kepala BGN Regional Sumut, Agung Kurniawan menjelaskan, dari total target 1.742 unit SPPG, saat ini baru beroperasi 322 unit yang telah menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring peningkatan jumlah SPPG.
“Target kita adalah 1.742 unit. Dari yang aktif saat ini, penerima manfaat sudah mencapai 930 ribu orang. Mereka terdiri dari peserta didik mulai PAUD hingga SLTA, serta golongan non-peserta didik seperti ibu hamil, menyusui, dan balita. Karena itu, kita harus berkolaborasi untuk memastikan program ini berjalan aman dan sukses,” ujar Agung.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal menegaskan, SLHS kini menjadi syarat wajib bagi setiap SPPG sebagai dapur penyedia makanan MBG. Pemprov Sumut akan memperketat penerbitan sertifikat ini sekaligus melakukan monitoring ketat mulai dari pengelolaan bahan baku, masa kedaluwarsa, kesehatan tenaga kerja, hingga proses pengemasan dan distribusi.
“Untuk makanan dan minuman, kita lakukan uji sampel di dapur dan setelah sampai ke penerima manfaat. Para tenaga kerja juga harus dipastikan sehat, tidak menderita penyakit menular,” kata Hamid.
Hasil uji sampel nantinya akan dikirim ke Laboratorium Kesehatan milik Kementerian Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Pemprov Sumut. Pemeriksaan ini menjadi indikator penting dalam penerbitan SLHS sekaligus menjamin makanan MBG bebas dari bahan kimia, bakteri, maupun virus berbahaya.
“Kita ingin memastikan makanan MBG aman dan higienis. Semua proses pengujian akan dilakukan secara menyeluruh, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tambah Hamid.
Dengan langkah ini, Pemprov Sumut berharap program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga memberikan kepastian kualitas gizi dan keamanan pangan yang terbaik bagi masyarakat. (R)
beritaTerkait
komentar