Rakor Inflasi Pascademo, Wagub Sumut Instruksikan Kolaborasi Jajaran Bersama Mendagri

Medan (buseronline.com) - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya bersama Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan inflasi, kemiskinan, serta situasi pascademo yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Rapat berlangsung secara hybrid (zoom dan offline) di lantai 6 Ruangan Sumut Smart Province, Senin.

Usai Rakor, Wagub Sumut Surya menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar segera meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait, terutama dalam menangani inflasi dan kemiskinan.

“Segera berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan kabupaten/kota mengenai masalah kemiskinan dan inflasi. Pastikan pasokan dan distribusi beras hingga sampai ke masyarakat,” ujar Surya. Ia juga menyoroti harga cabai merah dan beras yang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di Sumut.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025. Tercatat 228 aksi demonstrasi terjadi di 35 provinsi, kabupaten/kota.

“Situasinya saat ini sudah melandai. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah mengambil sejumlah langkah, di antaranya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” kata Tito.

Selain inflasi dan stabilitas sosial, rapat juga membahas upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi agar target penurunan kemiskinan tercapai.

“Kemiskinan harus turun 0,86% per tahun agar target penurunan menjadi 5% pada tahun 2029 tercapai. Saat ini jumlah penduduk miskin sebanyak 23,85 juta orang, sementara penduduk miskin ekstrem mencapai 2,38 juta orang,” jelasnya.

Muhaimin menambahkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi, antara lain:

- Mengurangi beban dasar masyarakat melalui jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran.

- Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, serta menciptakan peluang usaha.

- Penurunan kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.

“Hampir seluruh provinsi sudah mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem,” tambahnya.

Rakor ini juga diikuti oleh Kepala BPS, seluruh kepala daerah se-Indonesia, jajaran kementerian, dan pimpinan perangkat daerah terkait. (R)

Dedi Mulyadi Dukung Pembangunan Fakultas Kedokteran UIN Bandung, Syaratkan Akses Gratis bagi Warga Miskin

Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi Campak bagi Nakes Usai Perluasan Indikasi untuk Dewasa

Puluhan Suspek Campak Ditemukan, Pemkab Rembang Tingkatkan Kewaspadaan

Momen HUT ke-80 TNI AU, Pesawat Presiden Prabowo Dikawal Enam Jet Tempur

PMI Siap Salurkan Bantuan untuk Warga Iran

Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, Perkuat Daya Saing dan Akses Pasar