Gubernur Sumut: Kepastian Hukum Lahan Penting untuk Cegah Konflik Agraria

Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan pentingnya peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjaga stabilitas keamanan nasional melalui kepastian hukum atas kepemilikan lahan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah (HAT) secara Elektronik di Hotel Adimulia Medan, Senin. Dalam sambutannya, Bobby menekankan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan ATR/BPN menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah konflik agraria.

“Persoalan tanah bisa menjadi masalah besar, bahkan merenggut nyawa. Ini bukan hanya persoalan antar-wilayah, kampung, kabupaten, atau provinsi, tetapi juga bisa memicu konflik antar-negara. Maka peran ATR/BPN sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan,” ujar Bobby.

Ia berharap, implementasi Layanan Peralihan HAT Elektronik dapat dilakukan secepatnya untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat Sumut.

“Saya sangat berharap ini bisa segera diterapkan. Ini akan sangat membantu masyarakat dan mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik di Sumut,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut, Sri Pranoto menyampaikan bahwa peluncuran layanan ini menandai era baru pengelolaan pertanahan yang lebih efisien dan transparan di Sumut. Menurutnya, layanan digital ini memungkinkan proses peralihan hak atas tanah selesai dalam waktu sangat singkat.

“Layanannya bisa selesai dalam satu hari, bahkan hanya dalam beberapa jam. Ini akan sangat membantu mengurangi konflik agraria dan kami optimis Sumut bisa menjadi role model layanan pertanahan di Indonesia,” ungkap Sri Pranoto.

Sri juga mengungkapkan capaian kinerja ATR/BPN Sumut pada Triwulan II tahun 2025, di antaranya penurunan jumlah pengaduan sebesar 30%, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 85%, dan 92% layanan diselesaikan tepat waktu.

Dalam kesempatan itu, ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat tanah dari berbagai program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tanah wakaf, aset masyarakat, dan aset milik Pemerintah Provinsi Sumut.

ATR/BPN Sumut juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemprov Sumut untuk percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah.

Acara ini turut dihadiri Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Teknologi dan Informasi, Dwi Budi Martono, jajaran Kementerian ATR/BPN, OPD Pemprov Sumut, para kepala kantor ATR/BPN kabupaten/kota se-Sumut, serta sejumlah organisasi dan pemangku kepentingan terkait. (P3)

Pelaksanaan TKA SMP di Banten Lancar, Wamendikdasmen Apresiasi Sekolah

1,8 Juta Lebih Siswa Ikuti Hari Pertama TKA SMP, Pelaksanaan Berjalan Lancar

TKA SMP/MTs Digelar, Siswa SMPLB Tunjukkan Antusiasme Tinggi

Dedi Mulyadi Dukung Pembangunan Fakultas Kedokteran UIN Bandung, Syaratkan Akses Gratis bagi Warga Miskin

Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi Campak bagi Nakes Usai Perluasan Indikasi untuk Dewasa

Puluhan Suspek Campak Ditemukan, Pemkab Rembang Tingkatkan Kewaspadaan