Rakor Lintas OPD Toba Bahas Isu Strategis, Wabup Toba: SE Larangan Bakar Lahan Akan Diterbitkan

Balige (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Toba dalam waktu dekat akan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan. Kebijakan ini dirumuskan sebagai respons atas meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca ekstrem.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Toba, Audi Murphy Sitorus SH MSi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balai Data Kantor Bupati Toba, Balige, Jumat (18/7/2025). Rakor tersebut membahas sejumlah isu strategis yang saat ini menjadi perhatian utama di wilayah Kabupaten Toba.

“Ini yang menjadi fokus kita dalam Rakor tersebut,” ujar Audi Murphy kepada wartawan usai Rakor, seraya menegaskan bahwa larangan pembakaran akan disosialisasikan hingga ke tingkat desa.

Selain isu kebakaran, Rakor juga membahas dampak kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan gagal panen dan krisis pangan. Pemerintah daerah, kata Audi, telah menyusun draf permohonan modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi.

“Untuk menghindari krisis pangan, kita juga meminta kepada pihak Bulog agar penyaluran bantuan pangan berupa beras dapat ditunda hingga November atau Desember, karena kita prediksi dampak kemarau terasa di bulan-bulan tersebut,” ungkapnya.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim, Pemkab Toba juga tengah menyusun strategi intervensi pola tanam. Targetnya, masa tanam dapat dilakukan pada Januari–Februari dan panen bisa berlangsung pada Juni–Juli, sehingga tidak terdampak musim kemarau.

“Selain soal pangan, Dinas Kesehatan juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan membagikan masker di daerah yang terdampak kebakaran,” tambahnya.

Dalam Rakor juga dibahas kunjungan tim assessor Geopark Caldera. Pemkab Toba telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk pembenahan Geosite Taman Eden 100 dan kegiatan gotong royong membersihkan jalur yang akan dilalui tim.

“Kita pastikan semuanya bersih dan rapi saat kunjungan berlangsung,” ujar mantan Sekda Toba itu.

Terkait agenda internasional, yakni F1H2O dan Aquabike, Pemkab Toba juga tengah melakukan berbagai persiapan teknis. Event tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22–24 Agustus 2025, dengan Aquabike direncanakan berlangsung di Samosir satu minggu sebelumnya, dan ditutup bersamaan dengan pembukaan F1H2O di Toba.

“Untuk menyambutnya, kita lakukan pembenahan lokasi dan pelatihan bagi pelaku UMKM agar event ini juga berdampak secara ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Rakor juga menyoroti kondisi bangunan kepariwisataan yang rusak dan sebagian tenggelam di sepanjang pantai Danau Toba. Pemerintah daerah sepakat untuk segera melakukan penataan ulang demi mendukung wajah pariwisata daerah.

“Bangunan-bangunan yang rusak akan diperbaiki dan dipindahkan dari tempatnya agar tidak mengganggu estetika dan fungsi wisata,” terang Audi.

Isu terakhir yang tak kalah penting adalah pendataan etnis di Kabupaten Toba. Pemerintah daerah akan melakukan pemetaan dan memberikan ruang publik bagi semua etnis agar merasa diakomodasi secara kultural.

“Jangan sampai mereka merasa tidak dianggap. Ke depan, kita ingin semua etnis bisa tampilkan budaya mereka di ruang-ruang publik,” pungkasnya.

Rakor lintas OPD ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Toba dalam meningkatkan sinergi antarinstansi untuk menghadapi tantangan aktual serta memperkuat koordinasi dalam rangka pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Galung)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T