Dinsos Toba Gelar Forum Konsultasi Publik, Sekda Drs Augus Sitorus: Pelayanan yang Tidak Berkualitas Harus Disampaikan

Balige (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Sosial menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sosial, bertempat di gedung SMP Negeri 2 Balige, Selasa.

Acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Toba, Drs Augus Sitorus, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi layanan publik.

Dalam sambutannya, Sekda Augus Sitorus meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan atau masukan terhadap layanan yang dianggap tidak adil atau belum berkualitas.

"Jangan segan-segan laporkan kepada kami supaya pelayanan Dinas Sosial Toba semakin baik ke depan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam setiap bentuk pelayanan sosial tentu masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki bersama.

"Inilah momennya kita berinteraksi. Bisa saja layanan itu tidak adil atau tidak berkualitas. Tolong sampaikan apa-apa saja yang belum terlaksana dengan baik. Bisa saja yang layak menerima tetapi tidak menerima, sebaliknya yang tidak layak menerima justru mendapat bantuan," lanjutnya sebelum membuka forum diskusi secara resmi.

Dalam forum tersebut, Dinas Sosial Toba memaparkan 26 kategori PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang merujuk pada Permensos Nomor 5 Tahun 2019. Jenis-jenis PPKS tersebut antara lain:

1. Anak balita terlantar

2. Anak terlantar

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

4. Anak jalanan

5. Anak dengan kedisabilitasan

6. Anak korban kekerasan atau perlakuan salah

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

8. Lanjut usia terlantar

9. Penyandang disabilitas

10. Tuna susila

11. Gelandangan

12. Pengemis

13. Pemulung

14. Kelompok minoritas

15. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan

16. Orang dengan HIV/AIDS

17. Korban penyalahgunaan Napza

18. Korban trafficking

19. Korban tindak kekerasan

20. Pekerja migran bermasalah sosial

21. Korban bencana alam

22. Korban bencana sosial

23. Perempuan rawan sosial ekonomi

24. Fakir miskin

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis

26. Komunitas adat terpencil

Dinas Sosial mencatat bahwa tidak semua kategori tersebut ditemukan di wilayah Kabupaten Toba, namun tetap perlu diketahui masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan sosial.

Forum diskusi pun berlangsung interaktif. Salah satu isu yang mengemuka adalah permintaan agar pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sosial dan tidak dilindungi.

"Ada yang meminta agar pelakunya dipublikasikan bahkan diberi sanksi sosial. Jangan ditutupi. Misalnya, jika pelaku sudah orang tua, maka saat meninggal tidak menjalankan adat saur matua atau sari matua," ungkap Sekretaris Dinas Sosial Toba, Adil Manurung, menyampaikan salah satu aspirasi peserta.

Forum ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari kepala desa, lurah, siswa, Taruna Siaga Bencana (Tagana), warga umum, hingga penyandang disabilitas.

Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial berharap dapat membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat demi terciptanya layanan sosial yang transparan, adil, dan berkelanjutan. (T1)

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T

Alumni Pejuang Digital Dilepas Wapres dan Mendikdasmen, Beasiswa Negara Kembali ke Rakyat

Revitalisasi 19 Sekolah di Karangasem Selesai, Kemendikdasmen Tegaskan Keberlanjutan Program

Perkuat Posisi Jateng sebagai Pusat Batik Nasional, Nawal Yasin Ajak Pengrajin Berinovasi