Sumatera Utara Targetkan UHC Tercapai Juli 2025

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pencapaian predikat Universal Health Coverage (UHC) pada 1 Juli 2025 melalui optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh penduduk.

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumut, Basarin Yunus Tanjung, dalam Rapat Koordinasi Percepatan UHC di Aula Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

“Cakupan peserta JKN saat ini baru mencapai 93,61 persen atau sekitar 14,6 juta jiwa dari total 15,6 juta penduduk. Masih ada gap 4,99 persen yang harus dikejar. Sesuai arahan Gubernur, target 98,6 persen harus tercapai pada Juli 2025,” ujar Basarin.

Ia menegaskan, pembiayaan premi JKN untuk mengejar UHC akan dibagi secara proporsional: 80 persen ditanggung pemerintah kabupaten/kota dan 20 persen oleh pemerintah provinsi. Skema ini, menurutnya, dapat mengurangi beban fiskal dan menjamin akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal H, menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Utara telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menambah kuota peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota agar segera menginput data calon peserta melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) secara maksimal.

“Dengan tambahan kuota dari pusat dan optimalisasi data melalui SIKS-NG, beban APBD dapat berkurang,” terang Faisal.

Kepala BPKAD Sumut, Muhammad Rahmadani Lubis, menyatakan bahwa kabupaten/kota dapat melakukan pergeseran anggaran untuk menjamin pelayanan dasar sembari menunggu Dana Bagi Hasil (DBH). Ia optimistis UHC bisa tercapai sesuai tenggat waktu.

“Gubernur siap memberikan dukungan ke kabupaten/kota yang mendukung program prioritas provinsi,” ujarnya.

Dari Kementerian Sosial, perwakilan Pusdatin Kesos, Septian, mengingatkan bahwa penginputan data SIKS-NG dibuka sejak 1 Mei dan akan ditutup 11 Mei 2025. Ia berharap data telah disahkan bupati/wali kota sebelum batas waktu.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I, Mohammad Iqbal Anas Ma ruf, mengapresiasi komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam mendorong perlindungan jaminan kesehatan menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa koordinasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk memastikan strategi UHC berjalan efektif dan merata di seluruh kabupaten/kota.

“Jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga adalah amanat konstitusi, dan Sumut telah menunjukkan langkah konkret ke arah sana,” pungkas Iqbal. (R)

Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL

Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB

Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit

BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD

Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil

150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T