Selasa, 07 April 2026

Pemko Medan Tunjukkan Keseriusan Dalam Implementasi Program UHC JKMB, Bappeda: Bukan Program Pembodohan

EM Bukit MKes - Minggu, 03 November 2024 09:23 WIB
Pemko Medan Tunjukkan Keseriusan Dalam Implementasi Program UHC JKMB, Bappeda: Bukan Program Pembodohan
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT. (Dok/Diskominfo Medan)
Medan (buseronline.com) - Pemko Medan menegaskan keseriusannya dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya melalui program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) yang telah berjalan sejak 1 Desember 2022.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT, Jumat (01/11/2024).

Benny menjelaskan bahwa UHC merupakan program kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sejak diluncurkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014.

Ia menekankan bahwa UHC JKMB bukan hanya sekadar program dari Pemerintah Pusat, melainkan inisiatif Pemko Medan sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut.

“UHC JKMB ini adalah bukti keseriusan Pemko Medan untuk menindaklanjuti program UHC yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat. Kami pastikan ini bukan program pembodohan bagi masyarakat,” tegas Benny.

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk mendukung program ini, mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2021, anggaran yang disiapkan mencapai Rp161,6 M, meningkat menjadi lebih dari Rp197,2 M di tahun 2022. Tahun 2023, Pemko Medan menyiapkan anggaran lebih dari Rp243,1 M, dan untuk tahun 2024, alokasi anggaran mencapai Rp213,6 M.

“Bukti bahwa UHC JKMB merupakan program Pemko Medan adalah karena anggarannya ada di APBD Kota Medan. Jika UHC yang diterapkan di Kota Medan sepenuhnya merupakan program Pemerintah Pusat, tidak mungkin Pemko Medan dan DPRD Medan mengesahkan anggaran untuk UHC JKMB,” tambah Benny.

Dia juga mencatat bahwa saat ini belum semua kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Sumut, menerapkan UHC. Oleh karena itu, keberhasilan Pemko Medan dalam mengimplementasikan program ini patut diapresiasi sebagai sebuah prestasi.

“Jika Pemerintah Provinsi berhasil menerapkan UHC, maka seluruh kabupaten/kota di wilayah itu akan tercover oleh program UHC, termasuk yang belum berhasil menerapkan program ini,” pungkasnya. (R)
Editor
: EM Bukit MKes
beritaTerkait
Indonesia Minta Evaluasi Keamanan Pasukan Perdamaian Dunia Usai Gugurnya Tiga Prajurit UNIFIL
Pemkab Taput Dukung Groundbreaking Jembatan Sitakka yang Dibangun Kodam I/BB
Gubernur Pramono Pastikan Penanganan Optimal bagi Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di RSKD Duren Sawit
BURT Pastikan Layanan Prima Provider Jasindo Saat Tinjau RS Columbia Asia BSD
Tingkatkan Literasi Generasi Penerus, Pendamping Anak Perlu Terampil
150 Alumni LPDP Dilibatkan Mendikdasmen Dampingi Belajar Digital di Wilayah 3T
komentar
beritaTerbaru