Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Mulai Beroperasi Juli 2026

Bekasi (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, termasuk anak putus sekolah dan anak jalanan.

Kepastian tersebut disampaikan Plt Bupati Bekasi usai mendampingi kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin.

Plt Bupati Bekasi mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 5,4 hektare untuk mendukung pembangunan sekolah yang dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

"Dari pemerintah daerah kita menyiapkan lahan sekitar 5 hektare lebih. Pembangunannya dilakukan oleh PU, sedangkan daerah menyiapkan tanah dan dukungan infrastrukturnya," ujarnya dilansir dari laman Jabarprov.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya diperuntukkan bagi siswa baru, tetapi juga memberi kesempatan kepada anak-anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan formal.

"Ada yang usianya 13 tahun masuk SD karena sebelumnya putus sekolah. Anak-anak seperti itu akan kita tarik kembali untuk sekolah," katanya.

Menurut dia, sasaran utama program tersebut berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah pusat.

"Yang diverifikasi itu desil 1 dan desil 2. Jadi bukan masyarakat yang sudah mapan. Kita prioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang putus sekolah," jelasnya.

Pada tahap awal, Kabupaten Bekasi memperoleh kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi ke dalam sembilan rombongan belajar (rombel), masing-masing tiga rombel untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

"Total kuotanya 270 siswa. SD 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa," tambahnya.

Hingga kini, proses verifikasi calon siswa masih berlangsung. Data sementara mencatat terdapat 10 calon siswa SD, 31 siswa SMP, dan 80 siswa SMA yang telah mendaftar.

Plt Bupati Bekasi menyebut Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program prioritas nasional tersebut.

"Alhamdulillah Kabupaten Bekasi mendapat Sekolah Rakyat dan juga proyek PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik). Ini bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Bekasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengatakan Pemkab Bekasi telah melakukan berbagai persiapan sejak April 2025, mulai dari penyediaan lahan hingga proses perizinan.

"Mulai dari tata ruang, lingkungan, amdalalin, drainase dan lainnya sudah dipersiapkan. Tugas berikutnya adalah menyiapkan calon siswa," ujarnya.

Ia menuturkan, pendataan calon siswa dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Sosial yang kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

"Data dasar berasal dari Kemensos melalui pusdatin, kemudian diverifikasi bersama Dinsos, BPS, dan pendamping PKH," jelasnya.

Berdasarkan data sementara, jumlah warga Kabupaten Bekasi kategori desil 1 mencapai 38.180 keluarga, sedangkan desil 2 sebanyak 47.058 keluarga yang berpotensi menjadi sasaran program.

Alamsyah menegaskan seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung pemerintah. "Gratis dari awal masuk sampai lulus. Bahkan fasilitas penunjang juga disiapkan," katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sebagian orang tua yang belum bersedia melepas anaknya mengikuti program tersebut.

Pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat Sekolah Rakyat sebagai upaya pembentukan karakter dan peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin. (R)

Pembangunan Sekolah Rakyat di Pati Capai 50 Persen, Siap Tampung 1.000 Siswa

KPK dan Kemensos Perkuat Pengawasan Sekolah Rakyat untuk Cegah Korupsi