Perempuan Berperan Strategis Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK Dorong Pendekatan Inklusif

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penguatan budaya antikorupsi harus dibangun melalui pendekatan yang inklusif dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara.

Dilansir dari laman KPK, perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun dalam pengambilan keputusan.

Hal tersebut disampaikan dalam lokakarya bertajuk Gender, Power, and Integrity: Strengthening Inclusive Approach to Anti-Corruption yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK melalui Anti-Corruption Learning Center (ACLC) bekerja sama dengan Australian Federal Police (AFP) di Gedung ACLC KPK, Jakarta.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan integritas merupakan pilihan, budaya, sekaligus tanggung jawab bersama. Menurutnya, pemberantasan korupsi akan lebih efektif apabila perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, saling mengawasi, dan saling menguatkan.

Ia menegaskan bahwa perspektif gender bukan untuk membedakan peran perempuan dan laki-laki, melainkan memastikan setiap individu memperoleh akses, kesempatan, dan ruang yang setara dalam membangun budaya integritas.

Selain itu, Ibnu menjelaskan bahwa relasi kuasa yang tidak dikelola secara akuntabel dapat memicu ketimpangan, konflik kepentingan, hingga membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan, KPK saat ini memiliki 714 pegawai perempuan yang berkontribusi dalam berbagai fungsi organisasi.

Sementara itu, Executive Police Officer Australian Federal Police (AFP), Karyn Ey menyebut perempuan memiliki posisi strategis dalam memperkuat budaya antikorupsi melalui peran mereka di keluarga, dunia pendidikan, dan kehidupan sosial.

Pandangan serupa disampaikan Kriminolog sekaligus Dosen Senior Fakultas Hukum University of Malaya, Dr Haezreena Begum. Ia menilai perempuan di berbagai negara masih menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan tindak pidana dan kerap menjadi kelompok yang paling terdampak akibat penyalahgunaan kekuasaan maupun praktik korupsi.

Mantan Komisioner Kepolisian Malaysia, Normah Ishak, juga menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

Melalui lokakarya yang diikuti insan KPK, Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), serta perwakilan Polri, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut, KPK bersama AFP berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat dalam membangun ekosistem antikorupsi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (R)

KPK Dorong Kampanye Antikorupsi yang Kreatif dan Berdampak di Era Digital

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Pihak Swasta sebagai Tersangka OTT Dugaan Suap Proyek

Pemkab Kendal Perkuat Budaya Integritas ASN melalui Sosialisasi Antikorupsi 2026

KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Pemutakhiran Lisensi LSP

KPK Tahan Bupati Kuansing dalam Kasus Dugaan Suap Jabatan Sekda

KPK Serahkan Aset Rampasan Rp4,2 Miliar kepada KPU dan Polri