Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Mulai Beroperasi Juli 2026

"Mulai dari tata ruang, lingkungan, amdalalin, drainase dan lainnya sudah dipersiapkan. Tugas berikutnya adalah menyiapkan calon siswa," ujarnya.

Ia menuturkan, pendataan calon siswa dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Sosial yang kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

"Data dasar berasal dari Kemensos melalui pusdatin, kemudian diverifikasi bersama Dinsos, BPS, dan pendamping PKH," jelasnya.

Berdasarkan data sementara, jumlah warga Kabupaten Bekasi kategori desil 1 mencapai 38.180 keluarga, sedangkan desil 2 sebanyak 47.058 keluarga yang berpotensi menjadi sasaran program.

Alamsyah menegaskan seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung pemerintah. "Gratis dari awal masuk sampai lulus. Bahkan fasilitas penunjang juga disiapkan," katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sebagian orang tua yang belum bersedia melepas anaknya mengikuti program tersebut.

Pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat Sekolah Rakyat sebagai upaya pembentukan karakter dan peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin. (R)

Pembangunan Sekolah Rakyat di Pati Capai 50 Persen, Siap Tampung 1.000 Siswa

KPK dan Kemensos Perkuat Pengawasan Sekolah Rakyat untuk Cegah Korupsi